Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 1, mengemukakan kekhawatiran terhadap potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 terkait dengan kejadian awal tercoblosnya surat suara di Taipei, Taiwan. Dia menyoroti potensi kecurangan yang tinggi karena wilayah-wilayah tertentu berada di luar jangkauan.

“Saya melihat potensi besar untuk kecurangan, terutama di daerah-daerah yang jauh, wilayah luar negeri, perbatasan, daerah terpencil, serta daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit yang memiliki potensi untuk dimanipulasi,” ungkap Cak Imin di Kabupaten Tangerang pada hari Rabu (27/12).

Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat

Cak Imin juga meminta agar Komisi II DPR mengambil peran mengawasi jalannya proses pemilu. Menurutnya, Komisi II sebagai mitra kerja KPU, harus bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Dalam struktur pengawasan, KPU RI memiliki tugas mengawasi KPU di tingkat daerah. Selanjutnya, Panitia Pengawas dan Bawaslu juga memiliki peran dalam pengawasan ini.

Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi

“Ikut serta aktif, gunakan kamera untuk memastikan keselamatan suara rakyat,” ucapnya.

Sebelumnya, video di TikTok menunjukkan seorang individu yang telah menerima surat suara Pemilu Serentak 2024. Video tersebut diunggah oleh akun @hany_ajja88.

Strategi Pengawasan KPU dan Respon terhadap Surat Suara Terlanjur

Video tersebut menampilkan proses pembukaan amplop putih yang berisi surat suara Pilpres 2024. Di dalamnya terdapat gambar tiga pasangan calon lengkap dengan nama, nomor urut, dan logo partai pengusung.

“Tadi saya sudah dapat, bagaimana dengan kalian di Taiwan?” tulis dalam keterangan video tersebut.

Menanggapi hal tersebut, KPU menegaskan bahwa semua surat suara yang sudah tercoblos tidak sah. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menjelaskan bahwa sebagian WNI di luar negeri akan menerima surat suara melalui pengiriman pos. Namun, distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri belum dimulai pada saat ini.

Surat suara baru akan dikirimkan melalui pos kepada pemilih pada rentang waktu 2 Januari hingga 11 Januari 2024.

“Kami menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak bisa dianggap sah dan tidak akan dimasukkan ke dalam catatan surat suara dalam formulir C hasil LN-pos,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Selasa (26/12).

KPU akan mengganti 31.276 surat suara pilpres dan pileg yang sudah terlanjur dikirim ke WNI di Taipei.

Kecurangan Pemilu 2024: Sorotan Awal di Taiwan, Tindakan Cak Imin, dan Komitmen KPU dalam Pengawasan Surat Suara

Kendati demikian, ajakan Cak Imin untuk keterlibatan aktif rakyat dalam pengawasan suara dan dorongan KPU untuk menggunakan pengiriman pos pada rentang waktu tertentu menjadi langkah-langkah penting demi keabsahan dan keamanan proses pemilihan.