MEMO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sektor-sektor rawan korupsi dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022.
“Kami ingin menyampaikan sektor-sektor rawan korupsi di SPI 2022 ini. Satu, pengadaan barang dan jasa,” kata Direktur
Monitoring KPK Agung Yudha Wibowo saat “Peluncuran Hasil SPI 2022” di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/12).
Dari SPI 2022, KPK mencatat 32 responden internal atau pegawai menyatakan masih ada kolusi dan nepotisme dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Selanjutnya, penyalahgunaan fasilitas kantor. KPK menyebut 51 persen responden internal atau pegawai menyatakan masih ada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
“Walaupun persentasenya tinggi tetapi bobotnya mungkin tidak terlalu karena responden internal semua yang banyak
mengalami di sana. Responden eksternalnya tidak terlalu tahu karena tidak menggunakan layanan tersebut,” ucap Agung.
Berikutnya, soal manajemen aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 24 persen dari total responden menyatakan masih ada
nepotisme dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan 10 persen di antaranya menyatakan masih ada praktik jual beli jabatan.
Lalu, terkait suap, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi. 24 persen responden eksternal atau vendor menyatakan masih adanya suap/gratifikasi/pungli ketika mengurus layanan dan mengikuti pengadaan.
“Kemudian, manajemen ASN dan juga suap, pungli, dan gratifikasi ini angkanya sama. Jadi, tidak salah kalau dari KPK sering melakukan penindakan terhadap perkara-perkara yang ada di sini,” ungkap Agung.
