Surabaya, Memo
Fenomena beras oplosan yang kian marak di pasar-pasar Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa permasalahan ini kini menjadi fokus utama Satgas Pangan, dengan langkah cepat berupa pengawasan dan penyisiran pasar.
“Masalah ini mendapat perhatian khusus dan menjadi fokus kerja Satgas Pangan. Disperindag Jatim juga ikut berperan aktif,” tegas Emil, Sabtu (19/7/2025).
Baca Juga: Buron 14 Tahun Terpidana Penggelapan Ditangkap di Surabaya Setelah Lama Sembunyi
Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov Jatim mengambil langkah terkoordinasi dalam pengawasan distribusi beras guna melindungi konsumen. Emil menyebut pengawasan dilakukan secara serius dan menyeluruh, bukan sekadar formalitas.
Terkait hasil investigasi di lapangan, Emil mengatakan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Satgas Pangan sebagai otoritas tunggal. “Kita satu pintu, satu komando,” ujarnya.
Menurut Emil, praktik pengoplosan beras berdampak negatif dari tiga sisi sekaligus: merugikan konsumen kecil, merugikan konsumen premium, serta melemahkan dampak subsidi pertanian.
“Beras medium yang seharusnya tersedia untuk masyarakat kecil malah langka karena dioplos dan dijual sebagai beras premium. Di sisi lain, konsumen premium tertipu kualitas. Sektor pertanian juga terdampak karena subsidi benih dan pupuk jadi tidak maksimal,” jelasnya.
Baca Juga: YDSF Salurkan THR Rp.3 Milyar untuk Sekitar 6.000 Guru Al-Quran di Akhir Ramadhan
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan berbagai subsidi besar untuk mendukung kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan pangan dengan harga wajar. Namun praktik pengoplosan justru mengganggu rantai manfaat tersebut, sehingga diperlukan tindakan tegas.
“Langkah efektif harus segera diambil untuk menyikapi ini,” pungkas Emil.
