Blitar, Memo.co.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar membuka kemungkinan mengubah total pola penyaluran dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pemerintah tak menutup opsi agar anggaran pembinaan olahraga tidak lagi seluruhnya dikelola melalui KONI.
Wacana tersebut mencuat di tengah banyaknya keluhan atlet dan pelatih mengenai pengelolaan anggaran pembinaan olahraga di Kota Blitar.
Pemkot Blitar bahkan membuka tiga kemungkinan mekanisme ke depan, yakni dana hibah tetap disalurkan melalui KONI, diberikan langsung kepada masing-masing cabang olahraga (cabor), atau dikelola melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan, perubahan skema tersebut bukan semata persoalan siapa yang mengelola anggaran. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi atlet dan pelatih.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi agar anggaran pembinaan tidak justru habis pada proses administrasi dan mekanisme organisasi.
“Fokus kami adalah bagaimana mekanismenya paling gampang, supaya hak atlet dan pelatih bisa diterima maksimal,” tegas Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin saat acara Ngobras Haornas, Jumat (11/9/2026).
Mas Ibin mengungkapkan, opsi pengelolaan melalui Dispora sebenarnya sudah pernah muncul ketika KONI Kota Blitar menghadapi persoalan legalitas hukum.
Saat itu, pemerintah mempertimbangkan agar pengelolaan anggaran dilakukan melalui perangkat daerah untuk memastikan program pembinaan tetap berjalan.
“Kemarin sebenarnya sudah kami usulkan ketika KONI sempat bermasalah legalitas hukumnya, opsinya dikelola Dispora. Apalagi ada curhatan bahwa anggaran yang sampai ke atlet itu tidak terlalu besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan administrasi organisasi berdampak terhadap hak atlet maupun pelatih.
Mas Ibin kemudian mencontohkan mekanisme pembagian bonus atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang dilakukan langsung oleh Pemkot Blitar.
Menurut dia, bonus sebesar Rp1,046 miliar pada tahun sebelumnya ditransfer langsung kepada atlet dan pelatih penerima.
“Tahun kemarin bonus Rp1.046.000.000 langsung kami berikan kepada atlet, kepada pelatih. Dari pemerintah langsung ditransfer. Ndak ada Rp1 pun atau Rp0 itu diambil pemerintah,” tegasnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah sengaja menahan anggaran olahraga atau menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan lain.
Mas Ibin memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi pembinaan atlet dan pelatih tetap tersedia.
“Dana Anda enggak hilang! Dana Anda masih ada! Itu juga bukan dana Anda, itu dana pemerintah mau dikasihkan ke Anda!” tandasnya.
Dana Rp2,8 Miliar Masih Menunggu Proses
Pemkot Blitar juga memastikan dana hibah untuk KONI sebesar sekitar Rp2,8 miliar telah disiapkan.
Namun, pemerintah meminta proses pencairannya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemkot tidak ingin pencairan dilakukan secara serampangan hanya karena adanya desakan dari pihak tertentu.
Mas Ibin menegaskan, persoalan pencairan bukan berarti pemerintah menghambat penggunaan anggaran olahraga.
Menurutnya, pencairan akan dilakukan setelah persoalan legalitas dan formalitas organisasi KONI Kota Blitar selesai.
“Ya, nanti kalau proses-proses hukumnya sudah legal, sudah formal, maka pasti akan dicairkan,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa anggaran Rp2,8 miliar yang telah disiapkan pemerintah tidak serta-merta dapat dicairkan sebelum seluruh persyaratan administratif dan kelembagaan terpenuhi.
Di sisi lain, Pemkot berharap polemik pengelolaan dana pembinaan olahraga tidak kembali terjadi setelah anggaran dicairkan.
Mas Ibin meminta anggaran tersebut nantinya dikelola secara transparan dan sesuai peruntukan.
Terutama, agar tidak muncul lagi keluhan mengenai besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah tetapi nominal yang akhirnya diterima atlet maupun pelatih justru dinilai tidak sebanding.
KONI Siap Ikuti Mekanisme Pemkot
Sementara itu, Plt Ketua KONI Kota Blitar Elim Tyu Samba menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan mekanisme yang nantinya diputuskan pemerintah.
KONI, kata dia, siap mengikuti kebijakan Pemkot Blitar sepanjang tujuan akhirnya tetap untuk pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
“Mohon memakai hati nurani! Kami siap dengan segala keputusan wali kota, kami siap!” ujar Elim dalam orasinya.
Ia bahkan menegaskan, KONI tidak mempermasalahkan jika anggaran tetap disalurkan melalui KONI, dikelola Dispora, maupun diberikan langsung kepada cabor.
“Anggaran diturunkan melalui KONI, kami siap! Anggaran melalui Dispora, kami siap! Dan anggaran melalui cabor-cabor, kami siap!” tegasnya.
Elim menekankan, substansi persoalan bukan berada pada lembaga mana yang menerima anggaran.
Menurutnya, anggaran tersebut pada akhirnya harus kembali pada tujuan utama, yakni memastikan pembinaan atlet berjalan dan prestasi olahraga Kota Blitar tetap terjaga.
“Perlu diingat, ini adalah bukan perkara anggaran melalui KONI, tapi adalah anggaran untuk pembinaan atlet,” pungkasnya.
Dengan demikian, bola kini berada pada proses penyelesaian persoalan kelembagaan KONI Kota Blitar sekaligus penentuan pola distribusi anggaran pembinaan olahraga ke depan.
Jika skema penyaluran langsung melalui cabor atau Dispora benar-benar diterapkan, kebijakan tersebut bakal menjadi perubahan besar dalam tata kelola dana hibah olahraga di Kota Blitar.
