Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, juga menambahkan bahwa terdapat kolaborasi strategis dengan Kemendagri untuk mempercepat proses ini. Langkah pertama adalah memperkuat komitmen para pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di pemerintah daerah dalam menyelesaikan penataan tenaga honorer sesuai dengan data BKN.
Aba menjelaskan, kolaborasi ini bertujuan agar kepala daerah bisa memaksimalkan kebijakan dalam mendukung seleksi PPPK tahap kedua. “Kami mendorong PPK Pemda untuk memastikan tenaga non-ASN dapat mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK tahap II,” tuturnya.
Baca Juga: Polemik Isu PHK Massal PPPK Begini Tanggapan Tegas DPR dan Mendagri
Selain itu, pemerintah juga meminta agar PPK Pemda memastikan pengangkatan tenaga honorer yang mengikuti seleksi tahap kedua serta menyediakan anggaran untuk PPPK dan tenaga paruh waktu.
Bagi pelamar PPPK 2024, pemerintah telah membuka pendaftaran pada empat jabatan pelaksana yang meliputi Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional. Tenaga non-ASN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pertama atau seleksi CPNS sebelumnya juga tetap diperbolehkan untuk mendaftar.
