Selain fokus pada pembahasan status guru, pertemuan tersebut juga membahas secara mendalam mengenai tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat. Mensos Saifullah Yusuf menyatakan bahwa opsi dari Kementerian PANRB terkait tata kelola kelembagaan dan status guru ini diharapkan akan membuat pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi lebih terukur dan mudah diawasi.
Hal ini sejalan dengan tujuan utama didirikannya Sekolah Rakyat, yaitu menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter kuat sesuai dengan harapan Presiden. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan berbagai masukan yang konstruktif dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Dialog Nasional, Cari Solusi Badai PHK di Industri Media
“Selanjutnya, kami akan melakukan inventarisasi terkait pengisian formasi kepegawaian dengan mengundang Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pendataan guru di 53 lokasi yang telah ditentukan,” ungkap Menteri Rini.
Beliau menambahkan bahwa opsi-opsi yang telah dibahas masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Kemendikdasmen. Hal ini dikarenakan Kemendikdasmen merupakan pembina dari jabatan fungsional guru.
Baca Juga: Pendidikan Dasar Gratis Disahkan MK, Istana Tunggu Arahan Prabowo Subianto
