Husni menekankan bahwa sistem merit bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Jika sistem merit hanya menjadi formalitas, maka dampaknya adalah banyaknya ASN yang bekerja tanpa memahami tugas dan tanggung jawabnya secara utuh.
“Jika sistem merit sekadar formalitas, akhirnya ya banyak ASN yang kerja asal-asalan,” bebernya.
Baca Juga: Ketua DPRD Magetan Suratno Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir Ratusan Miliar
DPRD Trenggalek mencatat bahwa aduan serupa terkait buruknya pelayanan di RSUD dr. Soedomo bukan kali ini saja terjadi. Husni khawatir bahwa permasalahan ini tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tetapi juga terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Saya khawatir kejadian ini tak hanya terjadi di RSUD, tapi juga di OPD lain. Ini dampak sistemik karena merit sistemnya setengah hati,” ujarnya dengan nada prihatin.
Baca Juga: Skandal Korupsi Dana Pokir DPRD Magetan Seret Sang Ketua Menuju Jeruji Besi
Untuk mengatasi permasalahan ini, Husni mendesak Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penempatan jabatan ASN serta memperketat pengawasan kinerja mereka.
“ASN harus benar-benar kompeten, memahami aturan kerja, dan profesional dalam melayani masyarakat,” pungkasnya, berharap adanya perbaikan signifikan dalam pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek.
