Blitar, memo.co.id
Kritik pedas terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Blitar kali ini datang bukan dari barisan oposisi, melainkan dari partai pendukung Wali Kota sendiri.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pengusung utama Wali Kota Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin menyoroti menumpuknya dana mengendap (idle cash) dalam kas daerah yang mencapai hampir Rp200 miliar per 21 Oktober 2025.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar mendesak Pemkot segera mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut. Anggota Banggar dari Fraksi PKB, Totok Sugiarto, menilai fenomena ini menandakan lemahnya kinerja belanja pemerintah daerah.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
“Surplus ini berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja. Sangat disayangkan kalau dana sebesar itu tidak dimanfaatkan secara optimal,” ujar Totok, Kamis (23/10/2025).
Totok membeberkan, hingga 21 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp668,29 miliar, sementara realisasi belanja baru Rp529,83 miliar. Selisih belanja senilai Rp138,46 miliar ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp53,45 miliar akhirnya membentuk idle cash senilai Rp191,9 miliar.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Menurutnya, jumlah dana mengendap itu meningkat dibandingkan surplus sebelumnya pada 30 Juli 2025 yang hanya Rp148,39 miliar.
“Dana nganggur sebesar ini seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan dibiarkan mengendap. Kami berharap Pemkot segera mengambil langkah konkret,” tegas Totok.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
Ia menilai, uang rakyat yang diam di kas daerah seharusnya dapat menggerakkan perekonomian kota melalui belanja publik, proyek pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kalau uang itu bergerak di lapangan, daya beli akan meningkat, inflasi bisa ditekan, dan ekonomi kota hidup kembali. Ini ironis, justru di saat masyarakat butuh stimulus ekonomi, uangnya malah tidur di kas daerah,” ujarnya.
