Ia menerangkan, pendampingan ini bertujuan agar kelompok tani bisa mengelola bantuan secara mandiri namun tetap sesuai standar teknis. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dipastikan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
“Dengan cara ini, produktivitas dan kualitas hasil panen dapat meningkat,” tambahnya.
Baca Juga: KA Dhoho Vs Truk Pasir: Tabrakan Keras Gegerkan Warga Gedog Blitar
Selain aspek fisik, monitoring dari Pemprov Jatim juga menilai pengelolaan administrasi dan akuntabilitas penggunaan dana. Nurhayati menyebut langkah ini penting agar program DBHCHT tetap transparan.
Hasil monitoring yang positif ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi untuk memastikan program berjalan lebih efektif di masa mendatang.
Baca Juga: Instruksi Megawati Ditegaskan di Blitar, Kader Diminta Turun Langsung Rangkul Generasi Muda
“Monitoring rutin ini menjadi bagian penting untuk menjaga transparantransparansi dan akuntabilitasidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola dana secara efektif untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan mereka,” pungkas Nurhayati.
Dengan pemanfaatan dana yang optimal ini, pemerintah optimistis program DBHCHT dapat terus mendorong petani tembakau di Blitar menjadi lebih produktif dan mandiri, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan cuaca dan fluktuasi harga pasar.**
Baca Juga: Terbongkar! “Kenyamanan Khusus” di Lapas Blitar Dijual Rp60 Juta, Siapa Bermain?
