Example floating
Example floating
Birokrasi

Mengulas Persentase Penduduk Miskin Kota Kediri Tertinggi Kedua di Jatim yang Dibeber Vinanda dalam Debat Publik

A. Daroini
×

Mengulas Persentase Penduduk Miskin Kota Kediri Tertinggi Kedua di Jatim yang Dibeber Vinanda dalam Debat Publik

Sebarkan artikel ini
Mengulas Persentase Penduduk Miskin Kota Kediri Tertinggi Kedua di Jatim yang Dibeber Vinanda dalam Debat Publik

“Program kami yang pertama adalah Program Ekonomi Kerakyatan (MERATA). Dimana, tujuan program ini untuk pembangunan dan perlindungan sosial. Sehingga ke depan dengan adanya dukungan di kader kesehatan, kemudian kader lingkungan dengan pemberian insentif, lalu bagi guru ngaji dan program padat karya yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi warga Kota Kediri yang miskin, tentunya ini dapat menekan angka kemiskinan di Kota Kediri,” beber Mbak Vinanda.

Sosok calon pemimpin yang diusung oleh mayoritas partai politik ini juga menawarkan program produktif, kreatif dan inovatif dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan di Kota Kediri. Dia akan memberikan BOSDA untuk pendidikan serta beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi untuk meningkatkan kualitas SDM warganya.

Baca Juga: Anwar Sadad Mangkir Panggilan KPK Kedua Kalinya Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

“Ada program BOSDA untuk pendidikan serta beasiswa bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berpresiasi serta adanya beasiswa atlet berprestasi serta bantuan modal serta perluasan modal bagi UMKM tentunya ini juga bisa menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Kediri yang selama ini angka kemiskinan di Kota Kediri tetap di peringkat nomor dua paling tinggi di Jawa Timur antar kota,” tandas anak muda yang bertekad untuk membawa kemajuan untuk kota tercintanya ini.

Sayangnya, paslon 01 Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono gagal paham terhadap fakta tersebut. Bunda Fey justru mengkoreksi dengan data persentase penduduk miskin antar kota dan kabupaten di Jawa Timur. Apabila kota madya harus dibandingkan dengan kabupaten, tentu ini tidak relevan. Sudah semestinya kota madya dibandingkan dengan kota madya.

Baca Juga: Gedung Baru Univ Islam Syekh Wasil Al Wasil Kota Kediri Diduga Salahi Bestek, Pejabat Belum Bisa Dikonfirmasi

“Sepertinya data yang anda sampaikan tidak tepat, karena penurunan angka kemiskinan Nasional saja pada tahun 2024 itu hanya 9 poin 03 persen. Angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur itu diduduki oleh Madura, jadi itu yang anda sampaikan kurang tepat,” kata Ferry Silviana.

“Beberapa kota dan kabupaten di sekitar kita, bahwa menduduki angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dari kita diangka 9,95 persen. Provinsi itu penurunannya itu 9,79 persen. Jadi capaian Pemkot Kediri diangka 6,51 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu capaian yang sangat luar biasa,” imbuh dia.

Baca Juga: Sah!! Ahmad Baharuddin Wabup Resmi Dapat SK PLT Bupati Tulungagung

Sementara pasangannya, Regina Nadya Suwono justru mengkambing hitamkan bencana pandemi sebagai salah satu indikator penyebab kemiskinan. Menurutnya, langkah Kota Kediri yang sudah menggelontorkan APBD untuk bantuan sosial kepada masyarakat sukses menahan laju kemiskinan di Kota Kediri agar tidak semakin parah.

“Perlu diberi catatan, bahwa beberapa tahun silam bukanlah tahun yang mudah, bagi kita yang tinggal di Kota Kediri maupun di Indonesia. Dengan adanya pandemi, semua ekonomi jeblok, daya beli menurun, tapi Pemkot kediri hadir memberi bantuan tunai dan non tunai sehingga tingkat kemiskinannya bisa dibantu untuk diturunkan,” katanya.

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota di Jawa Timur Tahun 2023

1. Kota Blitar 7,30 persen
2. Kota Kediri 7,15 persen
3. Kota Pasuruan 6,60 persen
4. Kota Probolinggo 6,48 persen
5. Kota Mojokerto 5,77 persen
6. Kota Madiun 4,74 persen
7. Kota Surabaya 4,65 persen
8. Kota Malang 4,26 persen
9. Kota Batu 3,31 persen

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota di Jawa Timur Tahun 2024

1. Kota Blitar 6,75 persen
2. Kota Kediri 6,51 persen
3. Kota Pasuruan 6,31 persen
4. Kota Probolinggo 6,18 persen
5. Kota Mojokerto 5,57 persen
6. Kota Madiun 4,38 persen
7. Kota Surabaya 3,96 persen
8. Kota Malang 3,91 persen
9. Kota Batu 3,06 persen