Kediri, Memo
Pemberdayaan sektor ekonomi di tingkat akar rumput memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat secara luas. Ketika aktivitas usaha di tingkat rukun tetangga dan kelurahan bergerak aktif, maka fondasi ekonomi daerah secara otomatis akan ikut berdiri dengan kokoh.
Baca Juga: Mbak Wali Jaga Harmoni Kota Lewat Agenda Silaturahmi Ramadan di Ponpes
Menyadari potensi besar tersebut, Pemerintah Kota Kediri terus mematangkan strategi untuk mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat dalam mengelola potensi lokal. Langkah ini diwujudkan melalui pembekalan dan penguatan kapasitas bagi para pengurus kelompok usaha bersama yang tersebar di puluhan kelurahan.
Hadir di tengah-tengah ratusan kader penggerak lokal, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa kelompok masyarakat memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Sosok pemimpin muda yang akrab disapa Mbak Wali ini berharap, wadah kolaborasi warga ini mampu bertindak sebagai produsen sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan kelurahan Kediri yang andal.
Baca Juga: Mbak Wali Berangkatkan Warga Lewat Program Umroh Gratis Kota Kediri Pakai Dana Pribadi
Menurut Mbak Wali, kemandirian sebuah wilayah dimulai dari seberapa aktif warganya dalam menciptakan peluang usaha baru. Melalui pengelolaan dana stimulan dan pelatihan keterampilan yang difasilitasi pemerintah, kelompok warga di kelurahan diharapkan bisa melahirkan produk-produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi di pasar digital.
Wali kota perempuan pertama di Kota Tahu ini juga menambahkan bahwa fokus pemberdayaan ekonomi mikro ini menyasar pada penguatan klaster usaha rumahan, seperti kerajinan tangan, olahan pangan lokal, hingga jasa kreatif. Langkah ini dinilai sangat efektif untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan keluarga prasejahtera secara signifikan.
Baca Juga: Mbak Wali Terima Studi Tiru NTT Pamerkan Kunci Sukses Kerajinan Tenun Tradisional Kota Kediri
Lebih lanjut, alumni magister kenotariatan ini mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program kerja kelompok di kelurahan. Setiap anggaran pembangunan yang diturunkan wajib dikelola secara profesional agar memberikan dampak konkret dan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga setempat.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak sekadar memberikan bantuan modal awal, melainkan juga mengawal proses hilirisasi produk. Dinas terkait telah diinstruksikan untuk memfasilitasi kemudahan pengurusan izin usaha, sertifikasi halal, hingga penyediaan ruang pameran berkala agar produk lokal bisa naik kelas.
