Blitar, memo.co.id
Sejumlah sungai di wilayah Blitar Selatan tercemar akibat limbah cair dari aktivitas peternakan sapi. Air sungai berubah warna, menimbulkan bau menyengat, dan dikeluhkan warga sekitar karena tak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Mujib, meminta pemerintah daerah, khususnya di tingkat desa, lebih peka dan tegas terhadap persoalan lingkungan yang muncul akibat aktivitas usaha.
“Harusnya pejabat pemerintah yang paling bawah, yaitu kepala desa, peka terhadap lingkungannya. Ketika ada aktivitas pembangunan dari perorangan atau perusahaan, harus dikawal prosesnya dari awal,” ujar Mujib.
Ia menegaskan, setiap bentuk investasi di wilayah permukiman harus melalui proses yang benar dan mempertimbangkan dua hal penting: manfaat sosial ekonomi bagi warga dan potensi dampak lingkungannya.
“Investasi itu penting, tapi jangan sampai masyarakat tidak mendapat dampak positifnya. Harus ada efek ganda seperti penyerapan tenaga kerja atau peningkatan ekonomi warga. Karena ini berada di area permukiman, maka dampak lingkungannya juga harus jadi perhatian utama,” tegasnya.
Menurut Mujib, sebelum izin peternakan diberikan, pemerintah desa bersama dinas terkait harus mengajak pihak pengusaha berdiskusi untuk memastikan pengelolpengelolaan limbahnya jelas dan aman bagi lingkunganlau syarat pengelolaan limbah belum terpenuhi, perusahaan tidak boleh beroperasi dulu. Itu harus jadi aturan tegas,” tandasnya.
Mujib menilai, kasus pencemaran sungai di Blitar Selatan menjadi pengingat pentingnya koordinasi lintas pihak agar setiap aktivitas usaha tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.**
