BLITAR, MEMO.CO.ID – Rencana pemberian dana hibah sebesar Rp2,3 miliar kepada ST dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027 dipastikan tidak lagi masuk dalam alokasi anggaran. Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, seusai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar.
“Anggaran hibah untuk ST nggak jadi, dihapus,” tegas Rifai.
Menurutnya, pembahasan Ranperda APBD 2027 masih harus dituntaskan sebelum dibawa ke rapat paripurna. DPRD menargetkan pengesahan regulasi anggaran tersebut dapat dilakukan sebelum 30 November 2026.
“Nanti sebelum 30 November 2026 akan diparipurnakan Ranperdanya,” imbuhnya.
Informasi pencoretan hibah tersebut juga dibenarkan anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDI Perjuangan, Aryo Nugroho, yang menjabat Wakil Ketua Komisi III.
Aryo menyebut, dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, telah menyampaikan bahwa alokasi hibah untuk ST pada tahun anggaran mendatang tidak tersedia.
“Iya, ini tadi disampaikan oleh Bu Khusna Lindarti, untuk dana hibah ke ST tahun depan tidak ada,” kata Aryo.
Ia bahkan menyebut kebijakan serupa juga berlaku di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aryo meminta media melakukan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan informasi tersebut.
“Untuk di Provinsi Jatim juga seperti itu (dibatalkan), silakan teman-teman media untuk crosscheck,” ujarnya.
Meski Ranperda APBD 2027 belum disahkan, Aryo memperkirakan peluang hibah tersebut kembali diakomodasi sangat kecil. Ia menyebut penyampaian dari Sekda dalam forum pembahasan menjadi indikasi kuat bahwa alokasi tersebut tidak dilanjutkan.
“Meskipun belum didok (disahkan), namun jika perkataan dari Bu Sekda seperti ini bisa dipastikan 90 persen nggak jadi hibah untuk ST ini,” ungkapnya.
Rp2,3 Miliar Harus Jelas Peruntukannya
Pencoretan hibah senilai Rp2,3 miliar itu sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi kembali prioritas belanja dalam APBD 2027.
Aryo berpandangan, anggaran yang semula direncanakan untuk hibah tersebut dapat dialihkan ke kegiatan lain yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Untuk dana yang seharusnya dihibahkan ke ST sebesar Rp2,3 miliar itu bisa kita alokasikan ke kegiatan lain yang tentunya prioritas kita tetap yang berimpact langsung ke masyarakat,” pungkasnya.
Namun, pencoretan satu pos anggaran tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai ke mana dana tersebut akan dialihkan. Publik tetap berhak mengetahui program pengganti, dasar penentuan prioritas, serta indikator manfaat yang akan diterima masyarakat.
Dalam pembahasan APBD, setiap rupiah semestinya memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, anggaran daerah bersumber dari uang publik yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan.
Karena itu, pembahasan hingga pengesahan APBD 2027 tidak cukup hanya mengejar ketepatan waktu. Transparansi alokasi dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi ukuran utama.
