Blitar, Memo.co.id – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang diproyeksikan jauh dari target memicu desakan evaluasi menyeluruh dari DPRD Kota Blitar. Dewan mempertanyakan tata kelola rumah sakit setelah kontribusi pendapatan hingga November 2026 diperkirakan baru mencapai Rp76 miliar dari target Rp105 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, menilai capaian tersebut tidak bisa dipandang sekadar persoalan kurangnya penerimaan. Menurutnya, kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap keseluruhan manajemen rumah sakit, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan keuangan.
Ia bahkan mempertanyakan apakah rendahnya capaian PAD tersebut disebabkan kesalahan perencanaan, salah urus (mismanagement), atau persoalan lain dalam pengelolaan rumah sakit.
“Saya tidak tahu ini salah urus atau kesalahan pengelolaan manajemen. Indikatornya jelas di PAD. Proyeksi sampai akhir 2026 ini hanya Rp76 miliar dari target Rp105 miliar. Hal paling mendasar, kenapa target PAD tidak tercapai?” ungkap Totok.
Dengan proyeksi tersebut, terdapat potensi kekurangan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Capaian itu hanya sekitar 72 persen dari target, sehingga masih terdapat selisih yang cukup besar untuk dikejar hingga akhir tahun anggaran.
Totok menegaskan, Banggar DPRD Kota Blitar mendesak dilakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap manajemen RSUD Mardi Waluyo. Terlebih, rumah sakit tersebut merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Kota Blitar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membedah persoalan yang menyebabkan target pendapatan tidak tercapai. Evaluasi juga harus menyentuh keseimbangan antara biaya operasional, belanja, dan penerimaan rumah sakit.
“Karena itu, kita mendorong perbaikan manajemen di rumah sakit. Harus ada evaluasi total dan menyeluruh. Apalagi wali kota kan berkantor di sana,” tegasnya.
Selain persoalan pengelolaan, Totok turut menyoroti belum definitifnya jabatan direktur RSUD Mardi Waluyo yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti dengan mempercepat proses seleksi direktur definitif.
Ia menyebut, DPRD sebelumnya telah meminta agar anggaran untuk pembentukan panitia seleksi (pansel) direktur rumah sakit disiapkan. Dengan adanya direktur definitif, diharapkan pengambilan kebijakan dan pembenahan manajemen bisa berjalan lebih terarah.
“Kemarin kita minta dianggarkan pansel direktur rumah sakit. Ini perlu dipercepat supaya direktur rumah sakit bisa bekerja,” ujarnya.
Totok juga mengingatkan, besarnya dukungan anggaran terhadap sektor kesehatan dan rumah sakit harus sebanding dengan kinerja pengelolaan serta penerimaan yang dihasilkan. Jangan sampai besarnya pembiayaan tidak diimbangi tata kelola yang mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.
Meski demikian, angka Rp76 miliar masih merupakan proyeksi hingga akhir Desember 2026 dan masih berpotensi berubah. Namun, bagi DPRD, kondisi tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk meminta evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pembenahan administratif.
Dewan ingin memastikan persoalan di RSUD Mardi Waluyo dibuka secara menyeluruh, sehingga dugaan salah urus maupun kelemahan manajemen dapat diketahui dan ditindaklanjuti dengan perbaikan konkret.**
