Penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengantongi bukti-bukti kuat, termasuk dokumen hasil koordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi.
Juru Bicara KPK menegaskan bahwa fokus saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang diuntungkan secara melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban di depan meja hijau.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Situasi ini kian memanas setelah munculnya spekulasi mengenai hubungan kasus ini dengan dinamika politik internal organisasi keagamaan. Islah Bahrawi menjanjikan akan membedah lebih dalam mengenai “pemain utama” yang mengeruk keuntungan dari kebijakan ini dalam waktu dekat.
Ia menekankan bahwa kebenaran harus diungkap meskipun melibatkan figur-figur yang sebelumnya tak tersentuh hukum.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Di sisi lain, masyarakat berharap agar KPK tidak berhenti pada level menteri. Kejelasan mengenai siapa “orang lain” yang diuntungkan dalam dakwaan terhadap Yaqut menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional yang bersih dari praktik korupsi.
Penutup: Skandal kuota haji ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan persoalan rasa keadilan bagi ratusan ribu jemaah yang haknya terampas.
Kini, bola panas berada di tangan KPK untuk membuktikan bahwa penegakan hukum tidak akan tebang pilih, sekalipun harus memanggil mantan pucuk pimpinan negara guna memberikan keterangan demi terang benderangnya perkara.
