Kritik Untuk Tim MIllenial Jokowi, Rizal Ramli: Kebanyakan Cuma “Jualan” Kartu
Ekonom Senior DR Rizal Ramli mengkritisi para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kebanyakan merupakan anak-anak generasi millenial. Menurutnya, banyak persoalan tak bisa diselesaikan di lapangan, karena para milenial itu tidak paham situasi di lapangan.
Menurutnya, banyak kebijakan-kebijakan terdahulu yang sudah baik, namun justru disingkirkan, salah satunya yakni fungsi dan peranan Koperasi Unit Desa (KUD) bagi para petani.
“Di sekitarnya Pak Jokowi banyak sekali anak-anak milenial yang dagang kartu, semua mau di kartu-in. Ada kartu pupuk, kartu pra kerja dan lainnya,” ujar Rizal Ramli dalam diskusi virtual soal pertanian di masa pandemi, yang diselenggarakan hari ini, Kamis (29/7).
Rizal mengatakan, kebijakan sektor pertanian, dimana saat ini segala sesuatunya diidentikkan dengan Kartu, menurutnya jadi salah satu faktor pemberat sektor pertanian untuk tumbuh. Alasannya sederhana, mayoritas petani yang merupakan golongan old (50 tahun keatas), tidak paham dengan teknologi informasi dan tidak memiliki kemampuan bankable.
“Dulu ada sistem yang namanya KUD. Ada bibit dijual disitu, pupuk dijual disitu, kredit bahkan bisa dapat disitu. Kok sistem yang sudah bagus itu di obrak abrik hanya karena para milenial itu pingin cari untung dari permainan kartu. Akibatnya, selain subsidi pupuk dikurangi oleh pemerintah, akibatnya kebanyakan petani itu malas beli pupuk yang disubsidi karena dia mesti punya kartu, mesti ke kota, bukan beli di tempatnya KUD,” ungkap Rizal Ramli.
Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu mengatakan, akibat pemakaian pupuk non subsidi serta tidak efisiennya proses produksi petani, maka harga gabah yang dijual menjadi lebih murah daripada modal yang dikeluarkan petani.
“Karena dia beli pupuk yang tidak disubsidi, jadi rasio antara harga gabah dan pupuk yang disubsidi, rasionya itu kurang dari 1, yaitu 0,9. Maka tidak aneh kalau nilai tukar petani dibawah 1. Artinya petani bukan makin kaya tapi malah makin miskin,” jelasnya.
Ia pun membandingkan ketika zaman orde baru (Orba) di bawah pimpinan Soeharto. Menurutnya ketika itu, dalam mensejahterakan petani, rumusnya sangat sederhana yaitu rasio harga gabah dibandingkan rasio harga pupuk harus 3 berbanding 2.
“Jadi 2 untuk pupuknya, dan 1 untuk petani-nya untuk keuntungannya. Itu dari zaman Orba sampai zaman Gus Dur (Abdurrahman Wahid) itu yang digunakan. Petani nya makmur,” pungkasnya.
