MEMO, Cirebon –
Aturan main Muktamar NU, untuk pemilihan nahkoda baru di tubuh Nahdlatul Ulama mendadak jadi sorotan hangat. Urusan ini mencuat setelah Wakil Presiden ke-13 RI KH Makruf Amin menggelar pertemuan tertutup dengan Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli di Cirebon.
Selama tiga jam penuh, kedua tokoh penting ini membongkar habis isi Peraturan Perkumpulan NU Nomor 2 Tahun 2023 yang dinilai punya potensi menjegal kader-kader potensial.
Pasal Iddah Politik Dianggap Jegal Kader Potensial
Sorotan tajam tertuju pada Pasal 13 Ayat 1 Huruf C yang mewajibkan calon pengurus bersih dari partai politik minimal satu tahun. Aturan ini dinilai mirip masa iddah yang membatasi ruang gerak para tokoh.
“Pasal iddah politik ini terkesan untuk menjegal keterlibatan tokoh politik yang telah mundur dari jabatan politik ketika ingin berkhidmah di NU. Jika ini dipaksakan maka akan banyak kader NU yang potensial dan fenomenal, seperti Kiai Makruf, akan terjegal. Padahal banyak tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan NU,” ujar Kiai Imam Jazuli.
Usut punya usut, sejarah organisasi berlambang jagat ini justru mencatat hal sebaliknya. Kiai Imam Jazuli mengingatkan kembali momentum tahun 1972 silam saat KH Bisri Syansuri tetap melenggang jadi Rais Am PBNU meski mengantongi jabatan mentereng di Majlis Syuro PPP.
Bahaya Memisahkan Kekuatan Kultural dan Struktural
Langkah memisahkan urusan politik dengan organisasi secara kaku dinilai bisa berujung fatal. Ada kekhawatiran skenario ini sengaja digulirkan pihak luar demi menggerogoti posisi tawar kaum nahdliyin.
“Saya pikir pasal tersebut harus dikoreksi sebab memisahkan politik NU dan ormas NU secara diametral atau berhadap-hadapan adalah upaya pihak tertentu untuk melemahkan kekuatan NU di hadapan negara dan pemerintah,” tegas Kiai Imam Jazuli.
Kiai Makruf Amin pun menitipkan pesan mendalam bagi para elite yang bakal bertarung. Beliau meminta pilar struktural organisasi tidak boleh lepas dari akar rumputnya di pesantren.
“NU itu memiliki kekuatan kultural dan struktural. Kedua kekuatan ini jangan sampai dipisahkan. Pesantren adalah sentral kekuatan kultural NU. Kebesaran kekuatan NU yang sebenarnya berada di kultural,” bisik Kiai Makruf Amin.
Sinergi PKB dan Urusan Logistik Buta
Hubungan emosional antara PKB dan organisasi induknya juga ikut dibahas dalam ruang diskusi. Kedua tokoh sepakat bahwa partai politik wajib menjadi penyambung lidah yang efektif bagi warga nahdliyin di parlemen.
“Kami memiliki visi dan misi yang sama untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara PKB dan NU, sebab partai politik adalah alat untuk menyampaikan aspirasi warga NU,” tambah Kiai Imam Jazuli.
Pertemuan diakhiri dengan tukar kado sarat makna spiritual tinggi. Kiai Makruf menyodorkan buku pemikiran terbarunya, sedangkan Kiai Imam membalasnya dengan sebilah keris Tilam Upih tangguh sepuh era Majapahit berpamor Tirto Tumetes. Simbol doa agar ketenteraman dan berkah terus mengalir tanpa putus di tubuh organisasi.
Kiai Makruf Amin mengingatkan petuah penting bagi seluruh pengurus. “Melandasi kiprah di NU dengan bashiroh atau kecerdasan mata hati, bukan dengan bisyaroh alias insentif material.”
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
