MEMO – Pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dengan mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Keputusan ini disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingat adanya fakta bahwa sekitar 25 ribu pekerja migran Indonesia secara ilegal setiap tahunnya pergi ke Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menghentikan praktik ilegal ini dengan membuka jalur pengiriman yang legal.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi menawarkan 600 ribu peluang kerja. “Kami akan membuka kembali kesempatan ini, dan Kementerian telah melakukan pembicaraan serta perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Kami melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat menyetujuinya,” ujar Menteri Karding dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Peluang kerja yang ditawarkan meliputi 400 ribu posisi sebagai asisten rumah tangga dan 200 ribu posisi di sektor formal. Rencananya, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan segera dilakukan di Jeddah. Menteri Karding juga menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman (MBS), perlindungan terhadap pekerja asing, termasuk dari Indonesia, telah mengalami peningkatan yang signifikan.
