Ada juga kritik terhadap rendahnya penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Rasio perpajakan Indonesia dianggap rendah dibandingkan dengan negara-negara sejenis.
Direktur CELIOS menilai bahwa anggaran sebesar Rp400 triliun untuk program makan siang masih terlalu besar dan bukan prioritas. Terlebih jika dana tersebut diambil dari program-program prioritas nasional seperti bansos, kesehatan, dan pendidikan.
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Pendapat serupa juga disampaikan bahwa jika anggaran untuk program makan siang gratis mengganggu program prioritas nasional, dapat berdampak pada meningkatnya pembiayaan utang yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks ini, banyak yang mengingatkan bahwa pembuatan kebijakan seperti program makan siang gratis harus mempertimbangkan secara cermat dan harus melibatkan masukan dari masyarakat, tanpa melupakan bahwa ini adalah bagian dari agenda politik dalam kampanye.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Keterwujudan Janji Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Tantangan dan Keraguan Akan Realisasi Program
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memperkenalkan janji makan siang gratis bagi jutaan warga Indonesia dalam kampanye Pilpres 2024. Namun, proyeksi biaya yang mencapai Rp400 triliun menimbulkan ketidakpastian akan keterlaksanaan program tersebut.
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan bahwa secara fiskal, angka tersebut sulit untuk direalisasikan, terutama jika disandingkan dengan janji lain yang mengenai penurunan utang pemerintah.
Kritik juga ditujukan pada rendahnya penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan adanya kesulitan dalam menggalang dana untuk proyek yang besar ini. Hal ini memicu keraguan akan kesiapan dan keterwujudan janji makan siang gratis Prabowo-Gibran.
