Pemerintah Mengumumkan Pembatasan Operasi Angkutan Barang Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024: Pengaruh dan Pengecualian.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Pembatasan Angkutan: Pengecualian dan Dampaknya Selama Libur Natal-Tahun Baru
Pemerintah telah merencanakan untuk mengatur kembali aktivitas transportasi barang baik di jalan tol maupun non tol pada tanggal 22-24 Desember, 26-27 Desember, 29-30 Desember, dan 1-2 Januari mendatang.
Hal ini dinyatakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pembatasan akan mulai diberlakukan sejak pukul 08.00 waktu setempat. Untuk jalan non tol, pembatasan akan diterapkan pada rentang tanggal 22-24 Desember, 26-27 Desember, dan akan dilanjutkan pada tanggal 29-30 Desember serta 1-2 Januari.
Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan selama masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Meskipun demikian, tidak semua transportasi barang akan dibatasi.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Kendaraan yang mengangkut sembako, BBM atau BBG, pengiriman uang, pakan ternak, dan pupuk akan dikecualikan dari pembatasan tersebut.
Pemerintah Berlakukan Pembatasan Operasi Angkutan: Apa yang Harus Diketahui?
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan bahwa pengiriman sembako tetap diizinkan beroperasi selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Namun, ada pembatasan pada hari-hari dengan arus mudik dan balik yang tinggi.
