Blitar, Memo.co.id
Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, kembali menjadi sorotan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam menjaga standar sanitasi, diketahui sempat berada di dalam area dapur.
Fakta tersebut diakui langsung oleh Kepala SPPG Jajar, Wildan Wilujeng. Ia menyebut IPAL memang sudah ada sejak awal, namun belum memenuhi standar.
Baca Juga: Dari Meja Miras ke Bara Api: Kronologi Pembakaran Toko di Garum
“Kalau untuk IPAL itu kan awalnya memang sudah ada, tapi memang belum standar. Setelah saya datang ke sini, saya usulkan ke mitra untuk diperbaiki. Sekarang masih dalam proses perbaikan,” ujar Wildan.
Ia membenarkan bahwa chamber atau bak penampungan IPAL sebelumnya berada di dalam dapur. Ke depan, posisi tersebut akan dipindahkan ke luar bangunan.
Baca Juga: PUPR Kabupaten Blitar Siapkan Jalan Aman untuk Pemudik, 14 Titik Kerusakan Jadi Prioritas
“Awalnya memang di dalam dapur. Nanti insyaallah ditaruh di luar. Ini masih diperbaiki,” katanya.
Keberadaan IPAL di dalam dapur tentu memunculkan pertanyaan serius soal perencanaan awal dan pengawasan teknis. Dalam praktik sanitasi pangan, pemisahan area produksi makanan dan sistem pengolahan limbah merupakan prinsip mendasar untuk mencegah potensi kontaminasi.
Baca Juga: Gerindra Blitar Rangkul Media di Ramadan, Perkuat Sinergi dan Komunikasi Publik
Wildan menegaskan, limbah pencucian ompreng telah melalui prosedur tertentu. Sisa minyak, menurutnya, dibersihkan menggunakan air panas sebelum dialirkan ke saluran pembuangan agar tidak menimbulkan bau.
Di sisi lain, ia memastikan kualitas air telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sebagai bagian dari persyaratan SertifikSertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) air disebut diambil langsung dari kran dan diuji di laboratorium wilayah Lodoyo.
“Airnya sudah dicek Dinas Kesehatan. Sampel diambil langsung dari kran. Hasilnya disampaikan ke kami bahwa kualitasnya sudah bagus dan bisa digunakan,” tegasnya.
Wildan juga menyatakan evaluasi internal dilakukan rutin setiap Jumat bersama akuntan, ahli gizi, dan penanggung jawab operasional. Menurutnya, pembenahan terus berjalan seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat.
Namun persoalan tidak berhenti pada IPAL. Pada awal operasional, distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur SPPG Jajar juga sempat menggunakan mobil pick up terbuka karena keterbatasan armada.
“Awalnya memang pernah menggunakan pick up karena kendaraan terbatas dan titiknya banyak. Kalau tidak dikirim tepat waktu, risikonya makanan bisa basi,” ungkapnya.
Saat itu jumlah penerima manfaat sekitar 1.100 siswa dan kini meningkat menjadi 1.854 siswa di 21 hingga 25 titik distribusi, mulai dari PAUD hingga SD.
Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pada fase awal, sistem sanitasi maupun distribusi belum sepenuhnya ideal. Meski pengelola menyatakan pembenahan terus dilakukan, publik tetap berhak mempertanyakan bagaimana standar teknis bisa diloloskan sejak awal operasional.
