” Tidak ada opsi lain kecuali normalisasi.Karena mengandalkan APBD daerah jelas tak mampu,” ungkap Joni.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Nganjuk, Gondo Hariyono menegaskan bahwa situasi seperti ini bukan karena dewan tidak berupaya membangun konstituennya.
” Ini murni akibat adanya penghematan dana transfer dari pusat. Pemangkasan dana transfer di kabupaten Nganjuk mencapai 275 milyar,” terang Gondo Hariyono.
Dengan realita ini masih kata Gondo Hariyono karena kebijakan pemerintah. Regulasinya efisiensi dana transfer diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan PMK 56 Tahun 2025 (Peraturan Menteri Keuangan), yang memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun untuk tahun 2025.
” Efisiensi ini berfokus pada TKD untuk infrastruktur, otonomi khusus, dan TKD yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan),” pungkasnya. ( Adi/adv)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
