Tulungagung, Memo
Tulungagung, 3 Juli 2025. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2025/2026 di Tulungagung kembali memicu polemik.
Baca Juga: Berburu Aliran Suap Gatut Sunu: Menguliti Skema ‘Arisan Culas’ 12 Bos Rekanan di Polda Jatim
Kali ini, sorotan tajam tertuju pada jalur domisili, yang dinilai “sesat” dan tidak transparan oleh sejumlah orang tua siswa. Ironisnya, puluhan calon siswa yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru ditolak, sementara yang lebih jauh malah diterima.
Salah satu korban kebijakan janggal ini adalah Nunik, warga Desa Kedungwaru, yang mendaftarkan anaknya di SMAN 1 Kedungwaru. Rumah Nunik hanya berjarak sekitar 100 meter dari gerbang sekolah, namun anaknya dinyatakan tidak lolos seleksi.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Desa Desa Tanggung Tulungagung, Seret Kades Dan Bendahara Ke Penjara
“Anak saya sudah sangat berharap bisa masuk SMA, jarak rumah kami sangat dekat. Tapi kenapa yang jaraknya lebih jauh justru bisa diterima? Ini kan tidak masuk akal,” keluh Nunik dengan nada kecewa. Fenomena ini bukan kasus tunggal, puluhan calon siswa lainnya mengalami nasib serupa di berbagai SMA.
Praktisi hukum dan tokoh pendidikan Tulungagung, Heri Widodo, turut menyoroti kejanggalan ini. Ia menjelaskan bahwa jalur domisili seharusnya berfokus pada wilayah administratif tempat tinggal, bukan jarak. “Jika jaraknya sangat dekat, selama menggunakan Jalur Domisili pasti diterima,” tegas Heri pada Kamis (3/7/2025).
Baca Juga: Jemaah Haji Lansia Tulungagung Meninggal di Tanah Suci Akibat Sengatan Cuaca Ekstrem
Ia mendesak agar kriteria seleksi dijelaskan secara transparan kepada publik, jangan sampai sistem ini menjadi celah bagi praktik tidak bertanggung jawab dan menciptakan ketidakadilan.
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung, untuk segera mengevaluasi sistem SPMB jalur domisili dan melakukan audit independen demi transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan biarkan anak-anak ini putus sekolah hanya karena masalah sistem yang bermasalah,” seru Heri Widodo. Pembukaan kembali pendaftaran dan penyediaan kuota tambahan menjadi solusi yang diharapkan untuk mengatasi polemik ini.
