FOTO : Bambang Sudarsono ( memegang pengeras suara ) saat menyampaikan sikap tidak bersedianya forum GTT PTT non katagori dijadikan alat politik. Ungkapan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi lV pada hari selasa tanggal 6 juni 2017.
Baca Juga: KPK Selidiki Asal Muasal Uang Setoran Belasan Kepala Dinas Untuk Bupati Tulungagung
NGANJUK, MEMO.CO.ID – Para guru GTT menolak jadi alat politik kekuasaan. Pergerakan peta politik jelang bursa pilkada Nganjuk yang dihelat 2018 mendatang terus bergulir. Dari masing masing temses para bakal calon mulai action melakukan penggalangan masa.
Beragam kemasan politik praktis mulai bermunculan. Intinya dari masing masing temses mentargetkan bisa mendapatkan simpati publik demi kemenangan bakal calon yang digadang gadang bisa duduk dikursi AG-1.
Untuk mencapai itu tentunya dibutuhkan trik dan intrik untuk bisa meraih target kemenangan. Seperti halnya yang ramai dibicarakan dikalangan dewan baru baru ini. Yaitu terkait munculnya data tentang pembentukan forum GTT -PTT non katagori yang dinilai sarat muatan politik.
Berangkat dari itu seperti dikatakan Yuangga seorang anggota DPRD Nganjuk dari komisi ll menurutnya ada gejala kurang sehat dalam perjalanan pembentukan forum tersebut.
Baca Juga: Terbukti Korupsi, Kades Pojok Wates Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp600 Juta
Sesuai data yang dimiliki Yuangga yang ditunjukkan kepada para wartawan diantaranya bukti berupa rekaman suara , bukti satu lembar kertas berisi notulen rapat dan bukti satu buah surat undangan terkait acara deklarasi pembentukan forum GTT PTT non katagori yang digelar di balai klurahan Tanjunganom pada tanggal 14 mei silam.
Dari temuan data itu menurut analisa Yuangga ada indikasi mengarah pada muatan politik. Karena sesuai isi rekaman suara itu sangat jelas bahwa dari sejumlah GTT PTT non katagori sebanyak 2546 orang tersebut bisa menjadi PNS tanpa tes.
