“Ketika legislatif dan eksekutif tidak mampu menyelesaikan APBD Perubahan, maka pembangunan akan terhambat dan rakyat Kabupaten Blitar yang paling menderita,” tegas Jaka dalam orasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menemui massa. Ia menegaskan bahwa sejatinya sudah ada kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Blitar mengenai APBD Perubahan 2025.
Baca Juga: Optimalkan Pelaporan Digital, migrasi Blitar Intensifkan Pengawasan Orang Asing
“Kami bersama pihak eksekutif sudah bersepakat. Tinggal menunggu tahapan finalisasi,” jelas Supriadi di hadapan para demonstran.
Meski demikian, massa GPI tetap bersikeras akan melanjutkan aksi hingga benar-benar ada kejelasan terkait pengesahan APBD Perubahan 2025.**
Baca Juga: Tak Sesuai Anggapan Publik, Harga Telur di Blitar Malah Lebih Tinggi dari Sejumlah Daerah
