Dalam dua minggu terakhir bulan November, gelombang kedatangan ratusan imigran Rohingya mendarat di pantai-pantai Provinsi Aceh, memicu penolakan warga dan kekhawatiran akan potensi perdagangan manusia. Kehadiran ini menimbulkan kebingungan terkait penanganan dari pemerintah setempat dan menyoroti kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR. Simak lebih lanjut tentang tantangan dan langkah-langkah penanganan dalam situasi ini di Aceh.
Baca Juga: Fenomena Jenazah Warga Demak Hidup Lagi Saat Hendak Dimandikan Gegerkan Jagat Maya
Kedatangan Ratusan Imigran Rohingya di Aceh: Tantangan dan Solusi
Dalam dua minggu terakhir bulan November ini, terjadi kedatangan gelombang kapal kayu yang membawa ratusan imigran pengungsi Rohingya dan mendarat di beberapa pantai di Provinsi Aceh.
Kedatangan gelombang kapal kayu yang membawa ratusan imigran Rohingya tersebut menimbulkan masalah di mana warga Aceh di beberapa tempat menolak kehadiran mereka.
Baca Juga: Dampak Kebakaran Permukiman Padat Kebon Kosong Kemayoran Menghanguskan Ratusan Rumah Warga
Warga menolak dan menginginkan agar imigran Rohingya itu kembali berlayar ke laut setelah diberikan bantuan makanan. Banyak pihak, seperti Majelis Permuwasyaratan Ulama (MPU) Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan DPR Aceh, memberikan pendapat mereka mengenai kedatangan pengungsi imigran Rohingya di pantai-pantai Aceh.
Pemerintah Kabupaten Pidie mengaku masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan imigran Rohingya yang memasuki wilayah mereka. Penjabat Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 220 imigran Rohingya yang tiba di Pidie dalam gelombang ketiga.
Mereka sementara ditempatkan di sekitar pantai dengan tenda yang sudah didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie.
Pemerintah setempat menunggu kepastian dari pemerintah pusat, sementara imigran Rohingya tetap berada di sana dan telah dipindahkan ke tepi laut, di area bekas gudang ikan.
