Blitar, Memo.co.id
Pemerintah Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, terus berupaya membenahi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyusul sorotan publik terhadap tata kelolanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, persoalan yang muncul dinilai lebih berkaitan dengan aspek administratif, bukan pelanggaran hukum.
Baca Juga: Uji Mental dan Tanggung Jawab, Ratusan Calon Warga PSHT Blitar Jalani Prosesi Tes Jago
Kepala Desa Serang, Dwi Handoko, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama Inspektorat Kabupaten Blitar guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Permasalahan sudah kami tindak lanjuti bersama Inspektorat. Dari hasil sementara, ini lebih kepada aspek administrasi,” ujarnya, Jumat (03/04/2026).
Baca Juga: Program MBG dan KDMP Diprotes, Warga Blitar Siapkan Aksi Kain Putih 100 Meter
Sebagai langkah pembenahan, pemerintah desa berencana menata ulang struktur organisasi dan personel BUMDes melalui forum musyawarah desa (musdes). Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban juga akan diperkuat agar pengelolaan ke depan lebih transparan dan akuntabel.
Dwi Handoko turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali solid dan mendukung pembangunan desa, termasuk dalam memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.
Baca Juga: Tragedi Pantai Pangi Blitar: Ombak 2 Meter Gulung Rombongan Santri, Satu Bocah 9 Tahun Masih Hilang
Di sisi lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari evaluasi administratif, tidak mengarah pada pidana.
“Kami melakukan ekspos terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan. Beberapa pihak juga sudah kami mintai klarifikasi. Jadi, pemeriksaan ini lebih bersifat administratif. Ke depan akan dilakukan pembinaan agar pengelolaan administrasi semakin baik,” ungkap Rully.
Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke Bupati Blitar.
“Hasil pemeriksaan masih dalam tahap penyempurnaan. Nantinya akan kami sampaikan secara resmi kepada Bupati, lengkap dengan rekomendasi untuk tindak lanjut,” jelasnya.
Melalui proses evaluasi ini, diharapkan Pemerintah Desa Serang dapat meningkatkan kualitas tata kelola BUMDes serta mewujudkan pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. **
