Situasi ini semakin pelik karena beredar kabar bahwa kendala serupa terkait kualitas layanan di dapur tersebut bukan kali pertama terjadi.
Masyarakat kini menuntut transparansi lebih dari Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyeleksi serta mengevaluasi mitra penyedia makanan.
Tanpa adanya sanksi tegas atau pembenahan sistemik, program unggulan yang bertujuan mencetak generasi Indonesia Emas 2045 ini dikhawatirkan hanya akan menjadi serapan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Program Makan Bergizi di berbagai daerah. Pengawasan ketat sejak pemilihan bahan baku hingga distribusi di meja siswa tidak bisa ditawar lagi.
Publik kini menunggu langkah konkret dari otoritas terkait, apakah akan dilakukan pergantian penyedia atau audit total terhadap operasional SPPG Tempursari guna memastikan kejadian memuukan ini tidak terulang di masa depan.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
