Adi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta perlunya dorongan tindak lanjut dari catatan strategis. Seperti optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan BUMD dan BLUD seperti RSUD.
Sementara itu, Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I. menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun antara legislatif dan eksekutif. Pihaknya menyebut bahwa rekomendasi strategis dari DPRD sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Baca Juga: Regenerasi Menguat, Muscab X PPP Kota Blitar Bidik Lonjakan Kursi 2029
“Pandangan dan rekomendasi yang diberikan tentu telah sejalan dengan apa yang kami upayakan dari pemerintah kota. Selain penguatan internal, kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program dan kebijakan di daerah dapat dimaksimalkan,” ujar Mas Ibbin.
Dengan disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Mas Ibbin berharap pengelolaan anggaran ke depan semakin akuntabel, sinergis, dan mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
