MEMO – Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menyegel pemagaran laut yang terjadi di Kampung Paljaya, Bekasi, Jawa Barat. Meskipun begitu, DPR menegaskan bahwa tindakan penyegelan saja tidak cukup. Mereka mendesak agar KKP segera melakukan pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut.
Ahmad Yohan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, menekankan pentingnya pembongkaran ini agar aktivitas nelayan tidak terhambat. “Jangan sampai pagar bambu tersebut menjadi penghalang bagi nelayan yang ingin mencari nafkah,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pers pada Rabu, 15 Januari 2025.
Beredarnya video di media sosial menunjukkan keberadaan pagar laut yang dibuat dari bambu dan ditumpuk dengan tanah. Hal ini memicu perhatian banyak pihak, termasuk Komisi IV DPR. Yohan mengingatkan bahwa langkah penyegelan yang dilakukan KKP harus diikuti dengan tindakan pembongkaran, tidak hanya di Bekasi tetapi juga di daerah lain seperti Tangerang, di mana kasus serupa sempat viral.
“KKP harus tegas menyelesaikan persoalan ini. Siapa pun yang berada di balik pemagaran ini harus bertanggung jawab. Komisi IV DPR mendukung penuh tindakan tegas dari KKP,” tegasnya.
Menurut Yohan, permasalahan pemagaran laut ini telah berlangsung cukup lama tanpa ada penyelesaian yang nyata. Ia juga mengingatkan bahwa individu atau kelompok yang memasang pagar bambu secara ilegal dapat menghadapi sanksi pidana.
“Masyarakat jangan mau dimanfaatkan sebagai tameng untuk tindakan ilegal seperti ini. Memasang pagar laut tanpa izin adalah pelanggaran hukum yang bisa merugikan semua pihak,” tambahnya.
Selain itu, Yohan meminta KKP untuk terus memantau wilayah pesisir di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa kejadian serupa tidak boleh lagi terjadi di mana pun. Tindakan preventif harus menjadi prioritas demi menjaga akses nelayan ke laut tetap terbuka.
“KKP perlu melakukan pengawasan secara menyeluruh di seluruh kawasan pesisir. Jangan biarkan ada lagi pagar bambu atau infrastruktur lain yang menghambat aktivitas nelayan,” ujar politisi dari PAN tersebut.
Yohan juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa proyek yang tidak memenuhi kriteria tersebut sebaiknya ditunda atau dievaluasi ulang.
“Jika ada proyek yang tidak ramah lingkungan atau mengancam mata pencaharian nelayan, lebih baik dihentikan sementara untuk dievaluasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Yohan menekankan bahwa KKP harus berani bertindak tegas tanpa rasa takut terhadap siapa pun. “DPR akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah berani KKP dalam menegakkan aturan,” pungkasnya.
