Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Blitar, Erna Santi, mengaku belum mendapat laporan lengkap soal proyek tersebut.
“Kami ini menjalankan amanah pembangunan atas usulan dari masyarakat baik melalui musrenbang, hasil reses, hasil kajian, maupun prioritas daerah,” jelas Erna saat dihubungi memo.co.id.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Blitar Lepas Kirab Brokohan Pancasila, Supriadi: Pancasila Harus Hidup dalam Tindakan
“Dampak pada proses pembangunan tentu ada, namun demikian pelaksana selalu kami arahkan untuk meminimalisirnya dengan dukungan semua pihak,” tambahnya.
“Mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar dan segera dapat diselesaikan,” pungkasnya.
Baca Juga: Brokohan Pancasila 2026 Kian Mengakar, Ribuan Warga Padati Pendopo Kabupaten Blitar
Namun, jawaban normatif itu justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya ketimbang jawaban. Tak ada penjelasan soal siapa pelaksana proyek, berapa anggaran yang digunakan, maupun kapan pekerjaan itu selesai.
Publik pun mulai mempertanyakan: di mana fungsi pengawasan Pemkot Blitar?
Baca Juga: Harga Anjlok, Ratusan Peternak Rakyat Bagikan Satu Juta Telur Gratis
Pasalnya, proyek tanpa papan nama kerap menjadi pintu masuk dugaan penyimpangan anggaran. Transparansi yang seharusnya jadi budaya kerja pemerintah, justru tampak diperlakukan seperti formalitas yang boleh diabaikan.
Kini, warga Jalan Madura menuntut kejelasan dan tanggung jawab.
“Kami bukan menolak pembangunan, Mas. Tapi kalau proyeknya nggak jelas, nggak transparan, dan malah bikin rugi rakyat, ya jelas kami menggugat!” tegas Hendri menutup pembicaraan.
Dengan makin banyaknya proyek “gelap identitas” seperti ini, memo.co.id menilai Pemkot Blitar perlu segera turun tangan dan menertibkan semua kegiatan fisik yang tidak transparan. Sebab, pembangunan yang benar bukan hanya soal cor beton dan galian tanah, tapi soal kejujuran, keterbukaan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.**
