KEDIRI (Memo)
Dana SiLPA Kabupaten Kediri tahun 2025 yang menembus angka Rp385,3 miliar ternyata menyimpan fakta operasional yang sangat krusial. Angka ratusan miliar rupiah ini bukan berarti ada uang rakyat yang mandek atau dibiarkan menganggur begitu saja tanpa program jelas.
Penjelasan tegas ini disampaikan langsung oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Sosok kepala daerah yang akrab disapa Mas Dhito tersebut meluruskan pandangan soal besarnya sisa anggaran daerah tahun ini.
Strategi Cerdas Kelola Dana SiLPA Kabupaten Kediri
Laporan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2025 sukses mencatatkan tren yang sangat positif. Buktinya, target pendapatan daerah sukses terlampaui di angka Rp3,361 triliun dari proyeksi awal sebesar Rp3,317 triliun.
Kenaikan pendapatan ini rupanya banyak didongkrak oleh aliran dana transfer dari pemerintah pusat. Angkanya bahkan jauh melampaui batas ekspektasi awal yang telah ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
“Jumlah anggaran pendapatan transfer sebesar Rp2.421.416.777.574. Realisasi sebesar Rp2.472.148.842.434 atau naik 2,7 persen dari anggaran,” urai Mas Dhito saat memaparkan data keuangan daerah.
Sementara untuk sektor belanja, serapan anggaran juga dinilai berjalan sangat optimal dan proporsional. Tercatat lebih dari Rp3,198 triliun telah berhasil disalurkan untuk mengeksekusi berbagai program penting.
Dana belanja ini difokuskan penuh untuk mengawal pembangunan fasilitas daerah dan meningkatkan layanan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah urusan operasional aparatur, belanja modal, hingga kucuran dana transfer langsung ke tingkat desa.
Bukan Uang Nganggur Ini Alasan Mas Dhito Simpan Anggaran
Besaran sisa anggaran yang melonjak dari tahun sebelumnya memang sempat memicu pertanyaan di berbagai kalangan. Pasalnya, di tahun 2024 lalu angka sisa perhitungan pelaksanaan anggaran ini hanya berada di kisaran Rp235,9 miliar.
Merespon dinamika tersebut, bupati muda ini menepis keras isu soal rendahnya kemampuan daerah dalam mengeksekusi program kerja. Ia menyebut langkah ini murni bagian dari strategi finansial cerdas agar roda pemerintahan tidak lumpuh di awal tahun berikutnya.
Seperti diketahui secara umum, kucuran dana segar dari pusat biasanya baru cair masuk ke kas daerah pada pertengahan bulan Februari. Padahal, kewajiban membayar gaji seluruh pegawai dan biaya operasional pelayanan publik sudah harus berjalan penuh sejak awal Januari.
“Kalau itu tidak kita sisihkan, maka otomatis kita enggak bisa gajian. Dan pada saat itu, efisiensi kan mulai digalakkan,” ungkap bupati enerjik tersebut memberikan pemahaman teknis.
“Maka kita juga, ya, artinya Silpa ini bukan terus dianggap dana tidak terpakai, bukan. Silpa ini dana yang kita sisihkan untuk di 2026 ini supaya bisa dimanfaatkan untuk program-program lainnya,” tegasnya kembali.
Harapan Besar Serapan APBD Kabupaten Kediri Selanjutnya
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus memacu laju kinerja keuangan agar dampaknya makin terasa. Terlebih saat ini persentase serapan belanja daerah telah sukses menembus level aman di atas 90 persen.
Capaian solid ini diharapkan menjadi pondasi kuat bagi terciptanya pelayanan publik yang makin prima dan responsif. Tentunya, semua program fisik maupun non-fisik ini dirancang khusus demi menjawab langsung kebutuhan masyarakat arus bawah.
“Penyerapan anggaran tahun 2025 kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil upaya bersama dalam memajukan Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito.
