Jakarta, Memo – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berencana memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memberantas penyelundupan. Langkah strategis ini diharapkan mampu menekan kebocoran penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi akibat aktivitas ilegal di perbatasan dan pelabuhan “tikus”.
Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru, Djaka Budhi Utama, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta DJBC untuk lebih optimal dalam mendukung penerimaan negara dari sektor kepabeanan.
Baca Juga: Fenomena Jenazah Warga Demak Hidup Lagi Saat Hendak Dimandikan Gegerkan Jagat Maya
“Banyak pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan TNI dan Polri. Mungkin salah satu intinya adalah untuk itu, memastikan tidak ada penyelundupan atau mengurangi penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelas Djaka usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta. Ia menambahkan, kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan para penyelundup, baik untuk barang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.
Perkuat Sinergi Lintas Lembaga dan Perbaiki Citra
Baca Juga: Dampak Kebakaran Permukiman Padat Kebon Kosong Kemayoran Menghanguskan Ratusan Rumah Warga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan Askolani. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya kehadiran Djaka dalam memperkuat sinergi lintas lembaga.
“Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya,” ungkap Bendahara Negara tersebut.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti urgensi menjaga kerja sama antar kementerian dan lembaga demi mengamankan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak. Hal ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki citra institusi perpajakan dan kepabeanan di mata publik.
Meskipun sistem yang digunakan DJBC, seperti database administrator (DBA) dan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), telah memberikan kemudahan, Sri Mulyani mengakui masih ada keluhan dari masyarakat.
“Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola,” pungkas Sri Mulyani, menegaskan tantangan yang harus dihadapi DJBC dalam mengelola ekspektasi publik dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
