“Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan,” tegas Agustina.
BGN menyatakan ingin mengembalikan fokus utama program kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menguntungkan pengelola dapur.
Baca Juga: Alasan Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara saat Libur Sekolah Bikin Kaget
“Pokoknya penerima manfaat dulu kita refocusing, benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur,” katanya lagi.
Kantong Anggaran Masih Numpang di Pos Pendidikan dan Kesehatan
Meskipun BGN mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat pada tahun 2027, anggarannya ternyata belum mandiri. Dana raksasa tersebut rupanya masih mencatut pos anggaran dari sektor lain.
Baca Juga: Kualitas Makanan Gratis Dipantau Ketat! Lembaga Independen Turun Tangan
Agustina membenarkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait terus berjalan intensif untuk menyisir efisiensi ini.
“Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih,” ungkap Agustina memungkasi penjelasannya.
Baca Juga: Penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional Oleh Kejagung Seret Mantan Kepala Dadan Hindayana
Saat ini, BGN terus melakukan evaluasi mendalam di sisa tahun 2026 sebelum mereka benar-benar mengetuk palu kebutuhan anggaran final bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
