Namun, PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan ketidaksetujuan terhadap aturan bea keluar yang baru ini. Katri Krisnati, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Freeport Indonesia, menyebut bahwa perusahaan mereka mungkin akan mengajukan keberatan dan mengajukan banding terhadap perhitungan penetapan bea keluar berdasarkan peraturan baru ini.
Kendati demikian, Katri mengklarifikasi bahwa pihaknya akan mengajukan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan, bukan menggugat. Dia juga menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., sebagai pemegang saham PTFI, telah mencapai kesepakatan bersama yang terefleksikan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Baca Juga: Diakui IPSI, M. Taufiq Sah Pimpin PSHT, Blitar Serukan Soliditas Nasional
Mengacu pada dokumen yang dipublikasikan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) AS pada 3 Agustus lalu, Freeport McMoRan menyatakan bahwa bea keluar seharusnya nol atau tidak ada jika merujuk pada IUPK. Mereka juga menyoroti bahwa pembangunan smelter mereka telah sesuai dengan syarat dan bahwa pemerintah telah memverifikasi progres pembangunan smelter milik PTFI di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa pembangunan smelter Freeport telah melebihi 50 persen. Oleh karena itu, penghapusan bea keluar bagi PTFI seharusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Katri menegaskan bahwa meskipun ada kemungkinan pengajuan keberatan dan banding, mereka berharap bahwa pemerintah akan tetap menerapkan ketentuan bea keluar sesuai dengan IUPK yang telah disepakati bersama.
Klarifikasi Kementerian Keuangan Terkait Aturan Bea Keluar bagi PT Freeport Indonesia
Dalam konteks ini, ketegasan Febrio bahwa PMK Nomor 71 sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2018 mengenai perlakuan perpajakan di sektor pertambangan mineral memberikan pandangan hukum terhadap kebijakan ini. Meskipun demikian, perdebatan antara pemerintah dan PTFI masih berlangsung, dengan PTFI menganggap bahwa bea keluar seharusnya nol berdasarkan IUPK yang telah disepakati sebelumnya.
Keputusan akhir dari perselisihan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap industri pertambangan dan hilirisasi di Indonesia.
