Blitar, Memo.co.id
Kemarahan warga terhadap kebijakan Perum Jasa Tirta (PJT) I memuncak. Portal penutup Jalan Puncak Bendungan Lahor yang menjadi penghubung Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang dijebol paksa oleh ratusan massa aksi, Sabtu (1/8/2026).
Aksi itu merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan PJT I yang mulai 1 Agustus 2026 melarang kendaraan roda empat atau lebih melintasi Jalan Puncak Bendungan Lahor dengan alasan pengamanan Bendungan Lahor yang berstatus Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Bagi warga, alasan tersebut tidak cukup untuk membenarkan kebijakan yang dinilai memutus denyut ekonomi masyarakat sekitar bendungan.
Sejak pagi, massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan portal Bendungan Lahor. Mereka menuntut agar pembatasan akses dicabut dan meminta PJT I membuka ruang dialog. Namun, hingga aksi berlangsung cukup lama, tak satu pun pejabat PJT I datang menemui massa.
Kondisi itu memicu kekecewaan. Massa yang merasa aspirasinya diabaikan akhirnya membuka paksa portal sehingga akses jalan kembali terbuka. Tak lama berselang, kendaraan roda dua maupun roda empat kembali melintas seperti biasa.
Koordinator aksi, Hadi Wiyono alias Pak Dur, menilai kebijakan PJT I lahir tanpa mempertimbangkan nasib masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas di sekitar Bendungan Lahor.
“PJT I jangan hanya melihat bendungan sebagai objek vital, tetapi juga harus melihat rakyat yang hidup di sekitarnya. Jalan ini bukan sekadar akses, melainkan urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau ditutup, pedagang mau makan apa? Anak-anak mereka mau hidup dari mana?” tegas Pak Dur.
Menurutnya, kawasan Bendungan Lahor selama bertahun-tahun menjadi pusat aktivitas ekonomi warga. Pedagang di kawasan Wisata Ngreco, pelaku UMKM, penyedia jasa wisata hingga warga yang setiap hari memanfaatkan jalur tersebut menjadi pihak yang paling terdampak.
“Keamanan penting, tetapi jangan sampai dalih keamanan dijadikan alasan untuk mematikan ekonomi rakyat kecil,” tambahnya.
Kritik lebih keras disampaikan perwakilan Gerakan Masyarakat Blitar (GMB), Mariono Setyo Budi atau Budi Kempes. Ia menyebut sikap PJT I yang tidak bersedia menemui massa sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
