Memo, Kediri – Catatan gemilang kembali diukir oleh Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana. Prestasi ini mengunci rekor WTP 10 kali berturut Pemkab Kediri sepakati Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 setelah rampung diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Sinergi apik antara pihak eksekutif dan legislatif tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri.
Menuju Evaluasi Gubernur Jawa Timur
Langkah Administrasi Setelah Paripurna
Persetujuan regulasi daerah ini menjadi babak baru sebelum anggaran tersebut benar-benar diaplikasikan secara penuh untuk program masyarakat.
Pemerintah daerah kini tinggal menunggu verifikasi final dari tingkat provinsi.
“Setelah ini akan dievaluasi oleh Gubernur baru nanti bisa ditetapkan sebagai Perda, semoga tidak ada kendala apapun,” ujar Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito tersebut.
Konsistensi Rekor WTP 10 Kali Berturut Pemkab Kediri Sepakati Raperda APBD
Hasil Audit Transparan BPK
Rancangan pertanggungjawaban yang disepakati ini bukan sekadar laporan di atas kertas, melainkan hasil sinkronisasi total dari pemeriksaan mendalam oleh BPK.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih kali ini menggenapi konsistensi performa finansial daerah selama satu dekade terakhir.
Apresiasi untuk Seluruh Fraksi DPRD
Mas Dhito juga memberikan rasa hormatnya kepada seluruh jajaran legislatif yang mengawal ketat pembahasan anggaran ini sejak awal.
Masukan kritis dari tiap fraksi dinilai menjadi vitamin penting untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
“Setiap keputusan yang diambil, kami semua berharap bisa memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito.
