Deskripsi Banner
Deskripsi Banner
Kediri

Cara Pemkab Kediri Naikkan PAD Lewat Inovasi Digitalisasi Untuk Kemandirian Fiskal Daerah

A. Daroini
×

Cara Pemkab Kediri Naikkan PAD Lewat Inovasi Digitalisasi Untuk Kemandirian Fiskal Daerah

Sebarkan artikel ini
Tingkatkan Kemandirian Fiskal, Mas Dhito Dorong Inovasi Genjot PAD

Kediri, Memo

Pemerintah Kabupaten Kediri kini tengah merancang strategi segar untuk memperkuat struktur keuangan daerahnya di tengah masa efisiensi anggaran. Langkah strategis ini diambil demi memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal tanpa hambatan biaya.

Pendaftaran siswa baru
kuota terbatas, datang ke Jl KH Wahid Hasyim Tanjung Warujayeng

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan komitmennya untuk memacu kreativitas seluruh jajaran dinas dalam mendongkrak pendapatan lokal. Upaya tersebut disampaikan secara resmi saat merespons pandangan umum fraksi DPRD terkait laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Selasa (23/6).

Komitmen Kuat Menuju Otonomi Keuangan

Pemerintah daerah tidak ingin terus-menerus bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal menjadi target utama yang harus dicapai melalui skema yang lebih modern dan terukur.

“Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD,” ujar sosok yang akrab disapa Mas Dhito tersebut.

Strategi Baru Cara Pemkab Kediri Naikkan PAD Lewat Inovasi Digitalisasi

Ada beragam cetak biru yang disiapkan untuk mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah ini. Salah satu fokus utamanya adalah mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.

Pemerintah daerah kini mengandalkan sistem daring (online) untuk mempercepat sekaligus transparansi penyerapan pajak dan retribusi. Selain itu, basis data mengenai potensi pendapatan di berbagai sektor juga terus diperbarui agar tidak ada potensi yang bocor.

Pengawasan Ketat dan Evaluasi Regulasi

Sistem pelaporan pajak dari para wajib pajak kini mulai dialihkan ke ranah digital. Langkah ini diambil guna mempermudah pengawasan sekaligus menutup celah pungutan liar di lapangan.

Tak hanya sektor pajak, payung hukum yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masuk dalam daftar evaluasi. Aturan main baru sedang digodok agar perusahaan pelat merah tersebut bisa menyumbang profit lebih tinggi.

Reformasi Total Manajemen BUMD Kediri

Saat ini, tiga BUMD utama milik daerah, yaitu Margomulyo, Canda Bhirawa, dan PDAM, sedang mengalami kekosongan kepemimpinan di posisi direktur. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk merombak total budaya kerja di tubuh perusahaan daerah tersebut.

Pemerintah daerah mencari sosok profesional yang siap bekerja di bawah tekanan target yang ketat. Manajemen baru nantinya wajib berkomitmen penuh terhadap performa perusahaan.

“Ini akan kita isi dengan orang-orang yang berani menandatangani kontrak kinerja. Jika dalam kurun waktu sekian tidak bisa memenuhi target, ya maka akan mundur dengan sendirinya,” tegas Mas Dhito.

Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini