MEMO, KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri baru saja mengukir sejarah baru dalam dunia tata kelola birokrasi dengan mencetak rekor impresif di sektor transparansi anggaran. Angka psikologis berhasil ditembus setelah Kabupaten Kediri raih opini WTP ke-10 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang genap berusia satu dekade ini menjadi bukti sahih bahwa sistem administrasi di Bumi Panjalu sudah semakin matang. Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut menandai konsistensi mutlak kelayakan akuntansi yang bersih secara hukum.
Baca Juga: Kisah Haru Warga Puncu Bangkit Lewat Program Bantuan Modal Usaha Bupati Kediri
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyambut capaian ini bukan sekadar sebagai ajang selebrasi trofi, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada seluruh masyarakat.
Rahasia Mas Dhito Jaga Tradisi Bersih Anggaran
Mempertahankan rapor hijau selama sepuluh tahun tanpa jeda membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi di setiap lini organisasi perangkat daerah. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini mengungkapkan bahwa kunci utama keberhasilan ini terletak pada pengawasan internal yang super ketat sebelum auditor eksternal masuk.
Baca Juga: Aturan Baru Pilkades Kediri 2026 Akomodasi Calon Tunggal Bumbung Kosong Bisa Menang
Setiap pos anggaran belanja daerah dipastikan mengalir langsung untuk program yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Fleksibilitas anggaran tetap dijaga, namun koridor hukum dan kepatuhan administratif tidak boleh ditawar sedikit pun.
“Predikat ini adalah cerminan dari komitmen kolektif seluruh staf di Pemkab Kediri yang emoh bermain-main dengan uang rakyat,” tegas Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.
Baca Juga: Penutupan Total Jembatan Kaliombo Kediri selama 7 Bulan Dishub Siapkan Rekayasa Lalin
Fokus Berikutnya Bukan Cuma Piagam tapi Dampak Nyata
Meski berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi dalam opini audit, Mas Dhito mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat terlena dengan pujian resmi BPK. Menurutnya, tantangan ke depan justru semakin berat karena ekspektasi publik terhadap pelayanan pemerintah daerah akan ikut melonjak naik.
Catatan kecil dan rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa akan langsung dieksekusi menjadi rencana aksi perbaikan sistem pada bulan berikutnya. Sinergi antara akuntansi yang bersih dan pembangunan yang merata menjadi target mutlak Pemkab Kediri ke depan.
“Tugas kita belum selesai, piagam WTP ini harus linear dengan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga di desa-desa,” pungkas Mas Dhito.
