Blitar, Memo.co.id
Kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sanankulon, Kabupaten Blitar, dari Yayasan Darul Qur’an Tuban mendapat sorotan tajam. Dalam waktu singkat, SPPG ini tercatat dua kali melakukan kelalaian fatal dengan mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa nasi, memicu kemarahan wali murid dan pihak sekolah penerima manfaat.
Insiden terbaru terjadi di SDN Purworejo 3, Selasa (2/2/2026). Dalam satu paket ompreng MBG yang dibagikan kepada siswa, tidak ditemukan nasi sebagai komponen utama makanan. Fakta ini memperpanjang daftar kecerobohan SPSPPG Sanankulonsetelah sebelumnya kejadian serupa juga terjadi di TK Pertiwi.
Baca Juga: Pelatihan Tunas 3 TIDAR di Blitar, Gerindra Siapkan Pemimpin Muda Menuju 2029
Kelalaian berulang ini mempertegas lemahnya kontrol dapur dan manajemen distribusi MBG SPPG Sanankulon. Ironisnya, insiden tersebut terjadi di tengah gelombang protes wali murid terkait penurunan kualitas menu MBG sejak dapur penyedia dialihkan ke SPPG Sanankulon.
“Setelah pindah dapur, saya rasa banyak mengalami penurunan. Banyak wali murid yang protes, menunya dinilai tidak layak. Apalagi hari ini ada yang tidak ada nasinya,” ujar salah satu guru dari sekolah penerima manfaat.
Baca Juga: Ratusan Massa GPI Demo PN Blitar, Soroti Dugaan Rekayasa Hukum
Keluhan wali murid tidak berhenti pada absennya nasi. Menu MBG dari SPPG Sanankulon juga dinilai tidak sepadan dengan estimasi anggaran Rp10 ribu per porsi, sebagaimana standar pembiayaan Program MBG. Porsi minim, komposisi sederhana, dan kualitas bahan yang dipertanyakan membuat kepercayaan publik terhadap SPPG ini kian tergerus.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kasus ompreng tanpa nasi bukan kesalahan satu kali, melainkan pola kelalaian yang berulang. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin program strategis nasional yang menyasar anak-anak sekolah dijalankan dengan tingkat kecerobohan seperti ini?
Baca Juga: Temui Kapolres Blitar Kota, PMII Blitar Bongkar Masalah Kriminalitas hingga Tambang Ilegal
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Sanankulon, Devis Indera, bersama asisten lapangannya mengakui bahwa insiden tersebut memang sudah terjadi dua kali.
“Iya betul sudah dua kali terjadi. Sebelumnya di TK Pertiwi, yang hari ini di SDN Purworejo 3 ada satu ompreng yang gak ada nasinya. Tapi langsung kami antarkan begitu mendapatkan komplain dari sekolah,” ujarnya.
Namun, pengakuan tersebut justru mempertegas lemahnya sistem pengawasan internal SPPG Sanankulon. Distribusi makanan kepada siswa semestinya melalui pengecekan ketat sebelum diberangkatkan, bukan baru dikoreksi setelah muncul komplain dari sekolah.
