JAKARTA, MEMO – Komitmen KeKejaksaan AgungKejagung) untuk membersihkan prpraktik korupsii sektor pendidikan terus berlanjut. Dalam upaya menuntaskan dugaan korupsi PrProgram Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristekahun anggaran 2019–2022, Kejagung kembali memanggil dan memeriksa seorang saksi kunci.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025). Saksi yang diperiksa adalah BPS, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memperdalam penyidikan dan melengkapi berkas perkara tersangka utama, berinisial MUL.
“Saksi diperiksa atas nama Tersangka MUL. Keterangan saksi diperlukan untuk melengkapi berkas perkara yang sedang ditangani penyidik, terkait perannya dalam proyek digitalisasi pendidikan,” ujar Anang.
Menelusuri Peran Pengaturan Proyek
Kasus ini berpusat pada proyek pengadaan perangkat teknologi untuk sekolah di seluruh Indonesia yang bernilai ratusan miliar rupiah. Tersangka MUL, yang merupakan mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek (2020–2021), diduga kuat berperan sentral dalam pepengaturan proyek pengadaan perangkat digitalersebut.
MUL sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan tahun ini. Namun, ia tidak sendirian. Pada Juli 2025, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain berinisial SW, JT, dan IBAM, yang terdiri dari unsur swasta dan pejabat internal kementerian, yang diduga turut membantu proses pengadaan yang merugikan keuangan negara.
Pemeriksaan terhadap Dirut PT Bismacindo Perkasa ini merupakan bagian vital dari upaya Kejagung untuk mengungkap seluruh aliran dana korupsi. Tim penyidik berkomitmen untuk menelusuri setiap jejak kejahatan, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru yang terlibat.
“Tim masih mendalami peran pihak-pihak lain yang terlibat. Kejagung berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan,” tegas Anang.
Langkah tegas Kejagung ini mengirimkan pesan optimis: anggaran negara, terutama yang dialokasikan untuk memajukan pendidikan dan teknologi, harus dijaga dari penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci demi terciptanya generasi emas melalui sistem pendidikan yang bersih.
