Ponorogo, Memo
RSUD dr. Harjono Ponorogo memecat seorang stafnya yang terbukti terlibat dalam praktik percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Oknum tersebut diketahui menjanjikan kelulusan kepada sejumlah peserta seleksi dengan meminta bayaran. Aksi nekat ini akhirnya terbongkar setelah beberapa korban melapor ke pihak berwenang.
Baca Juga: Kualitas Menu Makan Bergizi Gratis di Madiun Disorot Akibat Temuan Jambu Busuk
Direktur RSUD dr. Harjono, dr. Yunus Mahatma, mengungkapkan bahwa pemecatan dilakukan setelah proses pemeriksaan internal rampung. Pelaku sempat mendapat tiga kali peringatan, mulai dari teguran lisan hingga tertulis. Namun, yang bersangkutan tetap mengulangi pelanggaran dengan mencatut nama rumah sakit demi kepentingan pribadi.
“Sudah kami berhentikan secara resmi. Kami tidak akan mentolerir pelanggaran semacam ini,” tegas Yunus, Selasa (22/7/2025).
Yunus menambahkan bahwa laporan telah masuk ke Polsek Ponorogo dan Polsek Kebonsari, Kabupaten Madiun. Meski belum bisa memastikan jumlah korban yang tertipu, modus pelaku adalah menawarkan kelulusan CPNS dengan imbalan uang. Nama rumah sakit bahkan dibawa-bawa untuk meyakinkan korbannya.
Baca Juga: Dugaan Telur Busuk Program Makan Bergizi Gratis di Madiun Coreng Citra Satuan Pelayanan
Tak hanya itu, RSUD dr. Harjono juga memutus hubungan kerja dengan satu pegawai dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terseret kasus pungutan liar dalam pengurusan pemakaman jenazah semasa pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, membenarkan bahwa sedikitnya dua ASN terindikasi terlibat dalam kasus serupa. Pemkab Ponorogo mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran kelulusan CPNS yang menjanjikan jalan pintas dengan membayar sejumlah uang.
Baca Juga: Vonis Korupsi Kredit BRI Pasar Pon Ponorogo Dua Terdakwa Resmi Dijatuhi Hukuman
“Kalau ada yang mengaku bisa bantu lulus CPNS dengan bayar, sudah pasti itu calo. Jangan sampai tertipu,” tegas Agus.
Pemkab menegaskan bahwa seleksi CPNS dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, sehingga setiap bentuk kecurangan akan ditindak tegas tanpa kompromi.
