MEMO – Pemerintah mengumumkan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang semula direncanakan pada 6 Februari 2024. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dengan alasan keserempakan jadwal pelantikan seluruh kepala daerah yang terpilih.
Tito menjelaskan bahwa penundaan ini berlaku bagi kepala daerah terpilih yang tidak sedang menghadapi gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk mereka yang tidak terlibat dalam gugatan, pelantikan akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang.
“Pelantikan yang dijadwalkan pada 6 Februari akan digelar untuk kepala daerah yang tidak memiliki sengketa dengan MK. Karena yang masih berproses di pengadilan, kami batalkan pelantikannya pada tanggal itu,” jelas Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (31/1/2025).
