Example floating
Example floating
Birokrasi

Solusi Cepat Pemerintah Tangani Irigasi: Target Swasembada Pangan 2027 Kian Dekat

Avatar
×

Solusi Cepat Pemerintah Tangani Irigasi: Target Swasembada Pangan 2027 Kian Dekat

Sebarkan artikel ini

MEMO – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan irigasi di berbagai daerah kini bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat tercapainya target swasembada pangan pada tahun 2027.

“Demi mempercepat swasembada pangan, hambatan utama seperti irigasi harus segera diatasi. Ada dua langkah yang bisa dilakukan, yakni mengoptimalkan irigasi yang sudah ada dan membangun jaringan baru,” ujar Zulkifli dalam rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu lalu.

Baca Juga: Respon Aduan Masyarakat, Saluran Irigasi di Kelurahan Ngampel Sepanjang 115 Meter Langsung Direhab Pemkot Kediri

Menurut Zulkifli, saat ini terdapat sekitar dua juta hektare lahan tadah hujan yang belum mendapatkan aliran air secara maksimal. Pemerintah berencana untuk membangun jaringan irigasi baru di lahan-lahan tersebut. Selain itu, peraturan yang selama ini dianggap rumit akan dipermudah, seperti yang dilakukan dalam pembangunan jalan.

“Sistem kewenangan irigasi yang selama ini terpecah kini lebih fleksibel. Pembangunan dan perbaikannya bisa langsung diambil alih oleh pemerintah pusat agar prosesnya lebih cepat,” jelasnya.

Baca Juga: Reses M Hadi DPRD Jatim Asal Golkar Temukan Keluhan Warga Atas Kurang Singkronnya Kebijakan Walkot Kediri dengan Kadis

Aturan kewenangan irigasi yang sebelumnya membagi tanggung jawab berdasarkan luas area kini telah disederhanakan. Misalnya, kewenangan kabupaten yang sebelumnya hanya untuk area 1.000 hektare dan provinsi untuk 3.000 hektare kini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, jika pemerintah daerah mampu menangani sendiri, mereka tetap diperbolehkan melaksanakan perbaikan.

“Peraturan Presiden terkait irigasi ini sudah rampung dan tinggal menunggu pengesahan. Kami minta gubernur, bupati, dan dinas terkait segera mengusulkan wilayah-wilayah yang membutuhkan pembangunan atau perbaikan irigasi,” tambah Zulkifli.

Baca Juga: Sengketa Proyek Alun-alun Masuk Babak Baru, Selisih Pembayaran Rp 9 M Lebih  Ditolak Kontraktor, begini pernyataan Kadis PUPR Kota Kediri

Untuk memastikan program ini berjalan lancar, Zulkifli menyebutkan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap perbaikan irigasi akan dilakukan setiap tiga bulan.

“Dengan lahan pertanian nasional seluas 7,4 juta hektare, yang sebagian besar hanya bisa ditanami sekali setahun, kami berharap setelah irigasi diperbaiki, jumlah panen dapat meningkat menjadi dua kali dalam setahun,” ujarnya optimis.