Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapannya terkait keputusan mantan calon presiden Ganjar Pranowo untuk tidak terlibat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa Ganjar menegaskan tidak akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo, namun PDIP menghormati keputusannya.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Pendapat PDIP tentang Keputusan Ganjar Pranowo
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memberikan tanggapannya setelah mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan keinginannya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, Ganjar hanya ingin menegaskan bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo. Hasto juga menegaskan bahwa partai menghargai keputusan Ganjar tersebut.
Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan
“Pak Ganjar menyatakan bahwa beliau tidak akan bergabung menjadi salah satu menteri dalam kabinet yang akan datang. Tentu saja, sikap tersebut kita hargai,” ujar Hasto usai menghadiri acara halalbihalal Barikade ’98 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/5).
Hasto menambahkan bahwa arah kepartaian PDIP akan dibahas lebih lanjut dalam Rakernas V yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.
Baca Juga: Pengawasan Dana Desa: Hak & Kewajiban Aktif Masyarakat
Sementara itu, keputusan PDIP untuk menjadi bagian dari pemerintahan mendatang atau tidak sepenuhnya bergantung pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Pandangan politik PDIP, apakah akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak, akan dibahas dalam rakernas. Namun, menurut konstitusi partai, keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP,” jelasnya.
Sikap Ganjar Pranowo: Tidak Bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
Di sisi lain, politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, berpendapat bahwa pernyataan Ganjar tidak mencerminkan pandangan partai secara keseluruhan. Menurutnya, sikap Ganjar hanya mewakili dirinya sendiri, sementara keputusan resmi PDIP akan diambil oleh pimpinan partai.
Namun, Hendrawan meyakini bahwa keputusan Ganjar untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak diambil dengan sembarangan. Menurutnya, Ganjar memahami dinamika partai yang menaunginya.
“Saya kira itu adalah pendapat pribadi Pak Ganjar Pranowo. Sikap resmi PDIP tentu akan disampaikan oleh Sekjen atau DPP. Jangan disamakan,” ungkap Hendrawan saat dihubungi pada Rabu (8/5).
“Tentu saja, keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan. Sebagai kader PDIP, dia memahami situasi di dalam partai. Namun, sikap resmi PDIP tidak sama dengan yang disampaikannya. Dia juga menyadari hal tersebut,” tambahnya.
Ganjar Pranowo, mantan calon presiden nomor urut 3 dari PDIP, menyatakan bahwa ia tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan tersebut disampaikannya saat acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (6/5).
Meskipun demikian, Ganjar menegaskan bahwa ia tetap akan menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berpendapat bahwa pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar melalui lembaga parlemen.
“Saya ingin menyatakan terlebih dahulu, bahwa saya tidak akan bergabung dalam pemerintahan ini, namun saya tetap menghargai pemerintahan ini,” ujar Ganjar dalam pidatonya.
Pendapat dan Tindakan Ganjar Pranowo Dinilai Tidak Mewakili PDIP secara Keseluruhan
Dalam kesimpulan, terlihat bahwa pernyataan dan tindakan Ganjar Pranowo tidak dipandang sebagai representasi sikap keseluruhan PDIP. Meskipun Ganjar menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa pendapat tersebut hanya mencerminkan dirinya sendiri. Keputusan resmi PDIP akan diambil oleh pimpinan partai. Hal ini menegaskan bahwa sikap Ganjar tidak dianggap sebagai pandangan resmi partai secara keseluruhan.
