Pemeriksaan terhadap aset yang tak terdaftar pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan komisioner KPK, Firli Bahuri, menjadi sorotan polisi. Kasus pemerasan dan absennya Firli dalam pemeriksaan menguatkan upaya penyelidikan, sementara gugatan praperadilan dan kendala berkas perkara menambah kompleksitas peristiwa ini.

Absennya Firli, Gugatan Praperadilan, dan Kompleksitas Kasus Pemerasan

Polisi akan menyelidiki kekayaan komisioner nonaktif KPK, Firli Bahuri, yang tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat pemeriksaan hari Rabu (27/12) ini. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menyatakan, “Kami akan menyelidiki aset yang tidak terdaftar dalam LHKPN.”

Pemeriksaan terkait aset Firli yang tidak terdaftar seharusnya telah dilakukan pada Kamis (21/12) pekan lalu, namun Firli tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut.Untuk pemeriksaan kali ini, Ade mengatakan bahwa Firli akan hadir sesuai panggilan melalui kuasa hukumnya. “Kuasa hukum tersangka FB menyatakan bahwa tersangka akan hadir sesuai panggilan penyidik,” ucap Ade.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap SYL. Firli diduga melanggar Pasal 12 e, Pasal 12 B, dan Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Aset Tersembunyi Firli Bahuri: Kisah Pemeriksaan yang Terungkap!

Firli juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023. Namun, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Imelda Herawati, menolak gugatan tersebut.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, sebelumnya telah menyatakan bahwa surat penangkapan akan dikeluarkan jika Firli kembali absen dalam panggilan pemeriksaan kedua.Di sisi lain, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah meneruskan berkas perkara Firli ke Kejati DKI Jakarta pada Jumat (15/12) lalu.