MEMO, Jakarta – Teka-teki di balik dinamika kursi panas Kejaksaan Agung akhirnya mulai terkuak terang. Pihak Istana Kepresidenan langsung turun tangan memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme administratif di balik mundurnya Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Langkah mundur sang jaksa senior memicu sorotan.
Kepastian hukum mengenai status administratif ini disampaikan secara gamblang oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Hal ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang menggelinding liar di tengah masyarakat terkait keterlibatan langsung dokumen resmi dari meja Presiden.
Mekanisme Internal Korps Adhyaksa Tanpa Campur Tangan Keppres
Usut punya usut, posisi strategis setingkat Jampidsus ternyata memiliki regulasi birokrasi yang berbeda dengan jabatan tertinggi seperti Jaksa Agung. Pihak Istana menegaskan bahwa tidak ada dokumen Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan untuk merestui pengunduran diri tersebut.
Aturan main administrasi murni di tangan internal.
Ari Dwipayana membeberkan bahwa mekanisme pemberhentian maupun pengangkatan pejabat di level eselon I.b seperti Jampidsus sepenuhnya menjadi ranah domestik Kejaksaan Agung. Proses hukum dan administrasinya cukup diselesaikan melalui Keputusan Jaksa Agung, bukan lewat keputusan kepala negara.
Hal ini otomatis memutus rantai asumsi bahwa ada keterlibatan keputusan politik tingkat tinggi di balik keputusan personal Febrie untuk meletakkan jabatannya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
