Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani kunjungan penting ke Arab Saudi dan China pada bulan Oktober 2023. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, serta peran Jokowi sebagai pemimpin Konferensi Tingkat Tinggi Gulf Cooperation Council (GCC).

Selain itu, kerja sama ekonomi, produk halal, energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi akan menjadi agenda utama pembicaraan. Artikel ini memberikan gambaran lengkap tentang kunjungan diplomatik yang penuh tantangan ini dan dampaknya pada hubungan internasional Indonesia.

Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi dan China: Potret Diplomasi Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dalam minggu ini. Pada tanggal 18 Oktober 2023, Jokowi berencana melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi setelah perjalanannya dari China.

Dalam perjalanannya ke Timur Tengah, Jokowi juga menyatakan bahwa dia akan memimpin Konferensi Tingkat Tinggi Gulf Cooperation Council (GCC). Selain itu, ada rencana untuk menjalani pembicaraan kerja sama dengan kerajaan Arab Saudi.

Jokowi mengungkapkan, “Ada beberapa kerja sama yang akan dibahas dengan kerajaan Arab Saudi, termasuk peningkatan kerjasama ekonomi, jaminan produk halal, energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi.”

Mengurai Rencana Kunjungan Jokowi dan Upaya Kembangkan Kerja Sama Internasional

Dalam kunjungan kerjanya ke China dan Arab Saudi, Presiden Jokowi akan ditemani oleh sejumlah menteri, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kabarnya, Jokowi beserta rombongan akan kembali ke Indonesia pada tanggal 21 Oktober mendatang.

Sebelum menuju Arab Saudi, Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke China, di mana dia akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri The Third Belt and Road Forum for International Cooperation pada tanggal 17-18 Oktober 2023. Selain itu, dia juga akan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang dan Pimpinan Parlemen China Zhao Leji.