Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah mengungkapkan bukti mengenai masalah pembebasan lahan yang menyebabkan Proyek Sodetan Ciliwung mengalami kebuntuan selama 5 tahun terakhir. Bukti tersebut dapat dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama 5 tahun terakhir.

“Dalam hal ini, memang benar pembebasan lahan telah menyebabkan proyek mengalami kebuntuan. Jika ingin melihat buktinya, silakan lihat DIPA PUPR selama hampir 5 tahun tersebut, yang menunjukkan nol untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Hal ini disebabkan karena belum dilakukannya pembebasan lahan,” ungkapnya seperti yang dilansir dari detikfinance.com pada Selasa (1/8).

Tak hanya Proyek Sodetan Ciliwung, ia juga menyatakan bahwa tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menyebabkan terhentinya normalisasi Kali Ciliwung.

Dari total panjang normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer (km), saat ini masih tersisa 17 km yang belum terealisasi pembangunannya. Dengan kata lain, hanya 16 km yang berhasil terealisasi dari proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Presiden Jokowi Soroti Urgensi Pembebasan Lahan dalam Proyek Infrastruktur

Basuki menjelaskan bahwa proyek penangkal banjir di Jakarta mulai berjalan lancar setelah dilakukan pembebasan lahan yang berhasil dilakukan oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono dengan cepat.

“Saat ini, proyek telah dimulai lagi dengan bantuan dari pak Heru, dan kami baru mengalokasikan pembebasan lahan,” tambah Basuki.