PT Pos Indonesia (Persero) terus berinovasi dan melakukan transformasi dalam menunaikan tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah, khususnya Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu langkah yang diambil adalah mengadopsi digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan Pos Indonesia dalam proses distribusi bantuan.

Hariadi, selaku Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia (Persero), menjelaskan bahwa ada dua teknologi digital yang diterapkan di seluruh Kantorpos di Indonesia untuk menyalurkan Bansos Sembako dan PKH. Tujuan dari penerapan teknologi ini adalah untuk memvalidasi data penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pertama, Pos Indonesia menggunakan teknologi face recognition. Dalam hal ini, mereka menerapkan proses verifikasi melalui Electronic Know Your Customer (e-KYC). Artinya, data aktual dan gambar yang diambil di lapangan dibandingkan dengan data referensi yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan kecocokan data KPM.

Kedua, Pos Indonesia menggunakan teknologi geotagging. Teknologi ini digunakan untuk memeriksa lokasi KPM agar dapat memastikan bantuan sampai ke penerima yang tepat.

Hariadi menjelaskan, “Dengan geotagging, kami mendapatkan informasi real-time tentang posisi lokasi di mana gambar atau status KPM diambil.”

Keuntungan dan Komitmen PT Pos Indonesia dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Dengan adanya penerapan teknologi digital ini, Pos Indonesia juga memberikan aplikasi kepada petugas Kantorpos yang bertugas menyalurkan bansos secara langsung ke rumah penerima. Petugas dapat menggunakan aplikasi ini untuk memverifikasi KPM, yaitu memastikan apakah KPM tersebut memang berhak dan layak menerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari Kemensos.

Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dirancang dengan teknologi canggih sehingga jika terkendala dengan sinyal, petugas tetap dapat melakukan proses face recognition dan geotagging. Data yang diambil melalui kedua proses tersebut akan tetap tersimpan dalam aplikasi dan akan divalidasi saat koneksi internet kembali aktif.

Hariadi menambahkan, “Misalnya jika tidak ada sinyal, kami tetap dapat mengambil informasi tentang objek KPM. Nantinya, ketika sinyal kembali aktif, data tersebut akan tetap masuk dan divalidasi. Jadi, jika pendataan di lapangan terhambat oleh masalah sinyal internet, proses pendataan tetap dapat dilakukan melalui aplikasi. Data tersebut akan masuk ke sistem saat petugas kembali ke Kantorpos.”